NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menerima kunjungan Commissioner Japan Financial Services Agency (Japan FSA) Ryutaro Hatanaka untuk bekerja sama dalam beberapa hal.

“Dalam pertemuan selama 2,5 jam, Ketua DK OJK dan Commissioner Japan FSA menyepakati bahwa substansi di dalam EOL (Exchange of Letter/Nota Kesepahaman) harus inklusif dan diorientasikan pada hasil (outcomes) yang kongkret,” kata Direktur Komunikasi dan Kerjasama Internasional Gonthor Ryantori Aziz lewat siaran pers yang diterima Neraca, Selasa (25/6).

Beberapa kesepakatan area kerja sama priroitas yang akan dituangkan ke dalam EOL tersebut, antara lain area kerja sama pengawasan terhadap konglomerasi keuangan (supervision of financial conglomerates), area kerja sama peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan terintegrasi (effectiveness of integrated supervision), dan area kerja sama peningkatan koordinasi pengawasan lintas batas (coordination on crossborder supervision).

Penandatanganan EOL direncanakan akan dilakukan dalam dua tahap berdasarkan ruang lingkup EOL. Penandatanganan Tahap Pertama untuk pengawasan sektor jasa keuangan di luar bank (pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya). Sementara Penandatanganan Tahap Kedua yang akan mencakup pula pengawasan sektor perbankan. Penandatanganan EOL Tahap Pertama direncanakan sekitar Oktober 2013 dan Tahap Kedua pada awal Januari 2014.

Saat pertemuan berlangsung, Ketua DK OJK didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Bank Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Firdaus Djaelani, dan beberapa pejabat OJK terkait lainnya. Sementara Hatanaka didampingi oleh dua pejabat Hubungan Internasional Japan FSA dan Pejabat Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kunjungan Hatanaka ke OJK merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Ketua DK OJK ke kantor Japan FSA di Tokyo pada awal Maret 2013 lalu. Kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai kondisi sektor jasa keuangan termasuk sistem pengaturan dan pengawasan sektor tersebut di kedua negara. [iqbal]