NERACA

Jakarta - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru terkucur Rp4,5 triliun pada tahap awal. Dana tahap awal ini akan disalurkan kepada 7,75 juta kepala keluarga atau setengah dari seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 15,5 juta jiwa. Menurut Menteri Badan Perencanaan Percepatan Nasional/PPN, Armida Alisjahbana, dana tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sosial kemudian dari kementerian ini diserahkan ke PT Pos Indonesia (Persero).

\"Setengah dana alokasi sudah disalurkan ke PT POS Indonesia senilai Rp4,5 triliun dari Rp9,3 triliun yang dianggarkan,\" katanya di Gedung DPR, Senin (24/6). Armida mengharapkan pemberian BLSM tahap pertama selesai sebelum Ramadan. Saat ini, BLSM diberikan di 15 kota termasuk kota Bandung dan Jayapura yang termasuk kota-kota yang mendapatkan BLSM pada tanggal 24 Juni 2014.

\"Memang bertahap 15 kota terbesar dulu, baru setelahnya 33 provinsi pada Juli. Saya tidak mengetahui target pos menyelesaikan BLSM tahap pertama ini. Tapi idealnya sebelum puasa selesai,\" ujarnya. Lebih lanjut, Armida menuturkan, BLSM ini akan diberikan sebanyak 30% melalui kantor pos dan sisanya sebanyak 70% akan diberikan melalui komunitas. \"Dirut PT Pos bilang 30% lewat kantor pos dan 70% komunitas. Nanti tanya Dirut Pos mengenai jadwal pemberian di komunitas,\" jelasnya.

Sedangkan banyaknya permasalahan dalam pemberian BLSM, menurut Armida, ada mekanisme sendiri jika terdapat kartu yang bermasalah dan tidak sesuai penerimanya. \"Kartu bermasalah ada mekanisemnya. Bisa saja si penerima ternyata sudah meninggal atau pindah alamat. Itu bisa langsung diklarifikasi lalu dibantu fasilitasi oleh tim di lapangan,\" ungkapnya.

Armida menjelaskan kartu-kartu yang sudah dikumpulkan tim akan dikembalikan kepada Lurah atau Kades di wilayah bersangkutan untuk selanjutnya diganti melalui mekanisme musyawarah desa. \"Kemudian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang salah akan dikumpulkan, nanti kelurahan atau desa akan menjadwalkan musyawarah desa. Misalkan alokasi KPS di satu desa atau kelurahan sebanyak 100, yang perlu diganti sebanyak 10, itu 10 KPS akan dimusyawarahkan agar diganti, alokasinya tetap di situ,\" tandas dia.

Setelah dimusyawarahkan oleh Kades atau Lurah, maka KPS baru akan diajukan dan segera disetujui Kementerian Sosial. \"Nanti diajukan Lurah dan Kepala Desa dan disetujui Kemensos,\" tambah Armida. 

Tantang Pemerintah

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait mempertanyakan data BLSM yang terkesan ditutup-tutupi pemerintah. Dirinya menantang pemerintah berani buka-bukaan data penerima BLSM apabila tidak dipolitisir. \"Saya dapat informasi kemarin di Jatinangor, Sumedang, di mana yang tercatat menerima BLSM sebanyak 350 KK. Tetapi yang dapat hanya 10 KK. Ini bagaimana, data kependudukan kita sempurna enggak? Jika memang sempurna kita minta datanya dan jangan ditutupi. Jika memang benar-benar tidak dipolitisir, kami boleh minta datanya,\" tambahnya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR lainnya dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP mengaku bingung dan merasa aneh karena Komisi XI DPR tidak diberikan data penerima BLSM tersebut. \"Data BPS kan independen tetapi kenapa jika DPR yang minta data tersebut 15,5 juta tidak diberikan, sedangkan apabila pemerintah diberikan. Padahal kita bisa ikut awasi penyaluran BLSM tersebut,\" tuitur dia.

Perlu diketahui, pemerintah melakukan pembayaran BLSM setiap bulan. Dana kompensasi itu diberikan selama empat bulan. Tahap pertama sendiri sudah dilakukan di Kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Pelaksanaan tahap pertama dilakukan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2013 lalu. [mohar]