Kenaikan BBM Tidak Tepat Waktu

Walau banyak pihak menilai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setuju dinaikkan, realisasi kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak tepat waktu. Pasalnya, saat ini menjelang Ramadan dan persiapan anak baru masuk sekolah, masyarakat merasa terbebani akibat kenaikan harga BBM baru-baru ini.

Bahkan hasil survei dari LSI (Lingkaran Survei Indonesia), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap disalahkan oleh publik, sebanyak 44,52% responden menilai SBY adalah tokoh yang paling bisa dipersalahkan dan paling bertanggung jawab terkait penaikan harga BBM.

\"Usaha Presiden untuk mengalihkan isu itu ke DPR, tidak berhasil. Presiden tidak mengumumkan langsung karena pencitraan, namun tetap disalahkan,\" papar peneliti LSI Adjie Alfaraby di Jakarta, Minggu (23/6).

Pemerintah dan DPR sudah sepakat (21/6) untuk menaikkan harga BBM subsidi melalui voting pengesahan APBN-P 2013. Sudah disetujui pula besaran dana kompensasi untuk rakyat miskin, yang dinamakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau ’’Balsem’’, sebesar Rp 27,9 triliun. Bantuan itu untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 60 juta orang. Tiap RTS mendapat Rp 600 ribu yang disalurkan selama empat bulan.

Dengan penetapan APBN-P itu, kenaikan harga BBM subsidi sudah menjadi keputusan yang mengikat. Meski penetapan diwarnai proses yang alot di DPR dan demo-demo anarkis di jalanan, rakyat akhirnya harus menerima keputusan tersebut. Keputusan yang pahit demi kepentingan negara. Subsidi telah membuat masyarakat terbiasa dengan harga BBM yang relatif murah, sehingga setiap kenaikan harga akan menimbulkan efek psikologis dan pengaruh instabilitas yang besar.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria pun menilai pemerintah telah kehilangan momen untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya kenaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan pergantian ajaran baru dan memasuki bulan puasa, di mana kedua waktu tersebut harga-harga bahan pokok menjadi mahal.

Memang suatu hal yang wajar, jika banyak kontroversi yang mengarah pada kepentingan politik atas kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi ini. Sebab jika oposisi tidak mengkritisi kebijakan itu, maka demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat. Apalagi, menaikkan harga BBM menjelang pemilu 2014 sangat tidak populis. Tetapi karena keadaan pemerintah tidak punya pilihan lain, walau dampaknya bagi partai berkuasa pada pemilu mendatang tidak baik. Sebaliknya, bagi oposisi, momen kenaikan BBM adalah keuntungan untuk mendongkrak citra mereka.

Banyak pihak menyadari bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi memang tidak bisa terbendung lagi. Tetapi bukan berarti kebijakan itu populis. Sebab, masih banyak hal yang sebenarnya dapat diperhatikan pemerintah tanpa menaikkan harga BBM. Depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS juga masih relatif tinggi seharusnya jadi perhatian serius pemerintah.

Jadi, adanya kenaikan BBM, akhirnya masyarakat akan menerima beban yang berat. Secara teoritis, akibat kenaikan BBM, maka akan menimbulkan tambahan ongkos produksi sehingga mengakibatkan tambahan harga jual. Akibatnya, masyarakat selaku konsumen terpaksa menambah uang untuk membeli kebutuhannya yang menjadi lebih mahal.

Persoalannya, pemerintah selama ini terkesan jika sebagian besar masyarakat tidak merasa susah dalam kondisi yang ekonominya. Padahal, kenaikan harga BBM bukanlah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi untuk menyelamatkan kesehatan APBN yang 70% diantaranya dipergunakan untuk membayar utang luar negeri dan membiayai sekitar 4 juta pegawai negeri sipil (PNS).

BERITA TERKAIT

Tidak Hanya Dikenal Raja Truck, Hino Juga Ramah Lingkungan - Hadirkan Bus Poncho EV (Electric Vehicle)

Isu lingkungan menjadi isu dan perhatian yang tidak pernah usang bagi semua pabrikan otomotif di dunia dan termasuk Indonesia untuk…

Pemerintah Siapkan Digitalisasi Nozzle BBM “Real Time”

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyiapkan perangkat digitalisasi untuk nozzle bahan bakar minyak (BBM) agar dapat tercatat secara…

KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan

KPK Diminta Hentikan Rotasi yang Tidak Transparan NERACA Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK meminta pimpinan institusi hukum tersebut menghentikan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Harian Ekonomi NERACA Genap 33 Tahun

  Di tengah maraknya bermunculan media online belakangan ini, ternyata  masih banyak orang di negeri ini yang tetap setia setiap…

Kemandirian Ekonomi RI?

Jelang peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018 dan sudah resminya dua pasang calon presiden dan calon wakil…

Darurat Devisa vs Tekanan Krisis

Unruk mengantisipasi dampak berkelanjutan krisis ekonomi Turki, pemerintah Indonesia perlu lebih dini menangkal dampak dari krisis di negara tersebut. Pasalnya,…