NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Chatib Basri dengan lugas menyatakan bahwa tidak ada penambahan anggaran untuk pengembangan energi alternatif. “Tidak ada tambahan anggaran,” kata Chatib di Jakarta, Selasa. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memiliki road map untuk pengembangan energi alternatif. “Ada road map. Termasuk penggunaan IT system dan pemantauan. Jadi bukan hanya supply side saja, tentang ketersediaan. Tetapi juga dari demand side, bagaimana mengelola permintaan,” kata Chatib.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyayangkan hal tersebut. “Pengembangan energi alternatif itu pekerjaan rumah yang terlupakan pemerintah. Padahal APBN kita tidak sehat karena belanja yang tersandera subsidi, khususnya subsidi BBM,” kata Heri kepada Neraca. Seharusnya, lanjut Heri, pemerintah melakukan tindakan yang konkret untuk membuat ketahanan energi nasional yang kuat dan berkesinambungan. Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan energi alternatif.

“Energi yang paling potensial misalnya panas bumi. Bio etanol juga kita punya potensi. Energi alternatif pengganti energi fosil sangat potensial di Indonesia,” kata Heri. Sebelumnya, peneliti Indef yang lain Fadhil Hasan mengatakan bahwa potensi pengembangan energi alternatif dari minyak sawit begitu besar. “Kapasitas terpasang untuk produksi biofuel dari CPO sebesar 4,5 juta kilo liter, tetapi yang diproduksi hanya 2,5 juta kilo liter. Dari hasil produksi itu, sebanyak 1,5 juta kilo liter diekspor. Jadi konsumsi dalam negeri hanya sekitar 1 juta kilo liter. Masih banyak ruang untuk dikembangkan,” kata Fadhil. Menurut dia, pemerintah belum mendorong dengan serius keberadaan biofuel dari sawit. “Seharusnya, kebijakan kenaikan harga BBM itu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana Indonesia menghilangkan ketergantungan energi dari minyak bumi dan mengalihkannya kepada energi-energi terbarukan,” paparnya. [iqbal]