Wapres Tekankan Pengendalian dan Stabilitas Harga Pangan

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono memprioritaskan pengendalian dan stabilitas harga pangan terkait keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Terlebih pada saat menjelang bulan ramadan. \\\"Memang, kalau menjelang puasa biasanya ada kenaikan. Tapi itu kita harapkan kenaikan yang normal saja, jangan ada kenaikan lebih dari yang biasanya terjadi,\\\" kata dia di Jakarta, Selasa (18/6). Lebih lanjut Wapres mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk mengawal agar kenaikan harga bahan pangan tetap terkendali. \\\"Memang ini memerlukan langkah khusus dan ini sedang digarap oleh Menko Perekonomian (Hatta Rajasa), Mendag (Gita Wirjawan), Mentan (Suswono) dan lainnya, agar jangan sampai ada gejolak,\\\" ungkapnya.

Sementara itu, Boediono mengharapkan agar masyarakat tidak berbondong-bondong memborong BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga. \\\"Saya ingatkan, menjelang hari H nanti Presiden (SBY) akan memutuskan (kenaikan harga BBM). Namun saat ini menunggu persiapan dari program ini. Saya harapkan masyarakat tenang saja dan tidak usah pergi bondong-bondong beli BBM,\\\" jelas Wapres, seraya mengingatkan. Dia pun menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan memberikan gejolak yang lebih besar bila masyarakat tetap tenang dalam menghadapi hal ini. Wapres Boediono, dalam konferensi pers tersebut didampingi Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

Konferensi pers tersebut digelar usai mengadakan rapat persiapan kebijakan kompensasi BBM setelah APBN P 2013 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara Menkeu Chatib Basri, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan salah satu cara untuk mengurangi penyelundupan BBM yang disebabkan karena besarnya selisih harga BBM dalam negeri dan luar negeri. \\\"Kalau pemerintah tidak menaikkan harga, maka perbedaan harga domestik dan internasional akan semakin besar dan memicu penyelundupan,\\\" kata Chatib. Menurut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 alokasi belanja subsidi energi sebesar Rp193 triliun. Sementara dalam APBN-Perubahan 2013 disetujui menjadi Rp199 triliun.

Kenaikan dana alokasi subsidi ini menurut dia, lebih hemat dibandingkan bila pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena diperkirakan subsidi akan membengkak hingga menjadi Rp297 triliun \\\"Kalau pemerintah tidak menaikkan harga, volumenya akan naik dari 48 juta kiloliter jadi 53 juta kiloliter akibatnya total subsidi BBM akan jadi Rp297 triliun,\\\" katanya. Dia optimistis, dengan naiknya harga BBM subsidi, akan menekan volume konsumsi BBM karena perbedaan harga BBM dalam negeri dan internasional menurun. Hal ini, lanjut Chatib, akan membuat para penyelundup enggan mengambil risiko untuk menyelundupkan minyak ke luar negeri.

\\\"Kalau harga dinaikkan, maka perbedaan harga domestik dan luar negeri menurun sehingga insentif untuk penyelundupan juga menurun. Ini akan membuat volume konsumsi menurun dan bertahan di 48 juta kiloliter,\\\" papar dia. Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut dia, akan diumumkan pemerintah setelah proses administrasi APBN-P 2013 selesai. \\\"Jadi tidak ada upaya untuk menunda, jadi lebih ke proses administrasi,\\\" tandas Chatib.

Inflasi terkerek

Di tempat terpisah, Ekonom DBS Group Research, Eugene Leow, mengatakan bila pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 33%, maka inflasi rata-rata melonjak menjadi 8% pada semester II-2013. Sementara pertumbuhan PDB Indonesia pada 2013 diperkirakan menurun sekitar 0,3%. Dia juga menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa kuartal terakhir. Penyebab utama penurunan PDB akibat turunnya investasi. Laju pertumbuhan investasi telah melambat dari sangat cepat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini dapat dilihat dari penurunan impor barang modal sebesar 19% dalam empat bulan pertama 2013 dibandingkan kuartal IV 2012. Meskipun kondisi itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB, laju pertumbuhan permintaan domestik yang lebih moderat, sebenarnya membantu menstabilkan neraca eksternal.

Namun, DBS memperkirakan ekonomi Indonesia terus mengalami kesulitan oleh penurunan harga komoditas. Harga komoditas tidak menguntungkan sepanjang 4-5 kuartal terakhir. Situasi ini, lanjut Eugene, diperparah oleh penurunan pertumbuhan ekonomi di China, terutama karena harga batu bara, minyak kelapa sawit, dan logam industri menurun cukup signifikan.

\\\"Ini mengakibatkan kemerosotan dalam rasio perdagangan Indonesia,\\\" ujar dia dalam risetnya. Ekspor masih menghadapi kendala, karena harga komoditas yang tertekan. Ekspor anjlok menjadi US$14,7 miliar pada April, atau terendah dalam delapan bulan, setelah mencapai puncaknya pada November 2012. Saat itu, nilai ekspor mencapai US$16,3 miliar. Kondisi ini menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar US$1,8 miliar pada April dibandingkan surplus US$2 miliar pada periode sama 2012.

Tekanan terhadap anggaran pun terus meningkat, karena pendapatan dan pengeluaran bergerak ke arah berbeda. Laju pertumbuhan pendapatan melambat, dengan rata-rata 5,7% (tahun ke tahun/year on year) pada empat bulan pertama tahun ini. DBS memperkirakan penurunan ini disebabkan oleh harga komoditas yang tertekan. Sementara itu, pengeluaran meningkat rata-rata 20,4% (yoy) pada periode yang sama. Subsidi BBM, yang secara umum tidak berubah sejak 2005, adalah penyebab utama, mengingat peningkatan kepemilikan kendaraan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. \\\"Akibatnya, defisit fiskal yang berjalan selama 12 bulan melebar secara perlahan sejak pertengahan 2011,\\\" tukas Eugene. [ardi]

Related posts