NERACA

Jakarta - Pengamat Kebijakan BUMN Said Didu mengatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah berdampak ke ekonomi.sejak awal Januari lalu. Akar masalah dari kondisi makro sekarang ini bermula ketika pemerintah kembali menurunkan harga BBM subsidi dari Rp6 000 per liter ke Rp4.500 per liter pada 2008 silam.

Namun, ketika harga minyak dunia naik tinggi, upaya pemerintah menaikkan lagi harga BBM bersubsidi pada tahun lalu batal. “Hasilnya, subsidi BBM dari yang tadinya Rp105 triliun, kemudian melonjak 100% menjadi di atas Rp200 triliun. Kenaikan subsidi yang berlipat itu atas persetujuan DPR. Anehnya, ketika pemerintah hendak mengurangi, justru sikap DPR berlawanan,” ungkap Said Didu, dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (17/6).

Dia menegaskan, kondisi makro ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan akibat subsidi BBM terlalu besar. \"Siapa yang bertanggung jawab ekonomi sekarang begini. Ini sangat mengkhawatirkan, rupiah melemah, kemudian ekspor kita juga pasti kena, devisa turun,” tuturnya. Menurut Said Didu, subsidi BBM selama ini sebenarnya dinikmati segelintir kalangan.

Pertama orang mampu, kedua penyelundup, ketiga kilang di luar negeri terutama di Singapura, keempat trader, dan kelima bemper kebijakan di Senayan. \"Dengan konsumsi harian BBM 1,4 juta barel per hari, kira-kira 800 ribu barel kita impor. Dengan harga minyak kisaran US$ 120 per barrel, maka ada sekitar US$100 juta nilai impor atau setara Rp1 triliun tiap hari,\" ungkapnya.

Said menuturkan, di negara yang menganut sistem komunis seperti Myanmar, Laos, Kamboja, justru tidak ada subsidi BBM. \"Ketika saya tanyakan, mereka menjawab, kan, pemilik mobil orang mampu. Di negara komunis sendiri BBM tidak subsidi,\" tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah memahami jika banyak masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun berat, namun hal tersebut tidak dapat dihindari lagi, demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

\"Kenaikan harga BBM sudah semestinya dibarengi dengan pemberian subsidi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Subdisi pun bisa digunakan untuk mendukung program wirausaha dan membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran melalui program padat karya produktif dan pembangunan infrastruktur di perkotaan serta pedesaan,\" ujarnya.

Dia kembali menegaskan, terlepas dari polemik dukung-mendukung terkait subsidi harga BBM, harus dipahami semua pihak bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak bisa dihindari lagi. \"Kenaikan harga BBM itu tak dapat dielakkan demi menyelamatkan anggaran kita. Jadi APBN tidak boleh lagi dinikmati golongan menengah ke atas yang notabene memilki banyak kendaraan,\" tegas Muhaimin.

Muhaimin menambahkan, sudah saatnya masyarakat miskin pun harus lebih dapat merasakan keberadaan subsidi BBM melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pola subsidi, lanjut dia, kini harus diubah dengan lebih diprioritaskan dan menjadi dinikmati orang miskin yang merasakan langsung manfaatnya.

\"Pada sisi lain, kita semua harus menyadari dan berkomitmen mendukung pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi akan tetap dialihkan pada orang miskin. Itu akan lebih bermanfaat,\" kata Muhaimin.

Pihaknya mendorong agar subsidi BBM dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya. Padat karya merupakan salah satu program andalan dalam rangka program perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor luar hubungan kerja. [mohar]