Biaya Pembangunan Gedung DPD Dievaluasi

Total Anggaran Capai Rp830 M untuk 33 Propinsi

Biaya Pembangunan Gedung DPD Dievaluasi

Jakarta--Pimpinan DPR siap melakukan evaluasi anggaran DPD terkait pembangunan gedung DPD di daerah. Apalagi anggaran senilai Rp30 miliar/daerah setinggi 4 lantai dinilai terlalu mahal. "Kita siap membahas ulang, atau mengevaluasi anggaran pembangunan gedung DPD di daerah," kata Ketua DPR, Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta,24/6.

Berdasarkan data, total anggaran pembangunan gedung DPD di 33 propinsi mencapai Rp830 miliar. Jadi setiap propinsi mendapat Rp24,5 milar. Yang jelas usulan anggaran pembangunan itu dinilai terlalu tinggi dan berlebihan. “Standar harga itu Rp 3 juta. Jadi kalau sampai lantai 4 untuk delapan lantai, itu terlalu mahal Idealnya bisa Rp 3 juta/meter,” tambahnya.

Ditanya soal kemungkinan adanya mark up, Marzuki spontan menjawan nuansa mark up kemungkinan ada. “Lho, Jadi kalau harga Rp 10 juta, apalagi kalau enggak mark up,” jawabnya

Marzuki membandingkan rencana pembangunan gedung DPR RI setinggi 36 lantai, dimana harga Cuma Rp 6 juta/meternya. Sementara gedung perwakilan DPD setinggi 4 lantai, dapat didanai dengan anggaran yang jauh lebih kecil. “Setelah kita mendapat penjelasan harganya itu Rp10 juta lebih/meter 4 lantai, gila. Paling 3-4 juta, yang 36 lantai aja harganya Cuma Rp 6 juta/meter lho. Kan semakin atas semakin mahal,” lanjut Marzuki.

Dengan kondisi itu, Marzuki berjanji pihaknya akan segera melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal tesebut. Rapat itu sendiri, kata Marzuki, kemungkinan akan membatalkan jumlah anggaran sebesar itu. “Karena disebut persetujuan DPR saya bicara di pimpinan kemarin, akan kita bicarakan kembali di rapat pimpinan. Karena dia nyalahkan pimpinan. Nyalahkan DPR. Seolah-olah DPR yang membengkakkan harga,” ujar Marzuki.

Dalam kesempatan itu Marzuki menampik adanya unsur balas dendam dalam pengawasan rencana pembanguna gedung tersebut. Kata Marzuki, pengawasan tersebut tidak lebih dari aspek saling mengontrol kinerja sesame lembaga tinggi negara. “Enggak, enggak lah, enggak ada balas dendam. Supaya check and balance antar lembaga negara saling mengontrol. Dia silahkan ngontrol DPR, dia kan selama ini ngontrol DPR. Nah kita ngontrol dia juga, sama kan. Tidak ada unsur balas dendam,” aku Marzuki.

Atas tuduhan tersebut, Pimpinan DPD RI, La Ode Ida mengatakan bahwa pihaknya belum tahu secara pasti berapa anggaran pembangunan gedung perwakilan tersebut. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan itu sendiri sudah mendapat persetujuan sebelumnya. “Saya tidak belum tahu, saya kaget juga ketika pak Marzuki Alie mengatakan seperti itu. Kalau soal anggaran tidak bisa dimanipulasi,” kata La Ode Ida.

Terkait besaran pagu anggaran itu sendiri, La Ode mengatakan bahwa hal tersebut tidak lepas dari harga material bangunan pada masing-masing wilayah. Sebab, katanya, untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Papua, harga yang dijadikan acuan haruslah harga lokal, tidak bisa menggunakan acuan wilayah lain seperti kota Jakarta. “Ada indeks harga dari setiap daerah. Yang kedua bahwa setiap daerah itu tidak sama satu sama lain. Di papua, manokwari dll beda dengan sulaewesi dan Jakarta. Perbedaan itu akan mempengaruhi harga,” kata La Ode Ida. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…

Tarif Tol Mahal Bisa Picu Biaya Akomodasi dan Inflasi

Oleh: Djony Edward Tema infrastruktur diperkirakan akan menjadi topik paling hanya menjelang dan setelah debat kedua pada 17 Februari 2019…

Pembangunan Jalan Layang Cisauk Dinilai Solusi Atasi Kemacetan

Pembangunan Jalan Layang Cisauk Dinilai Solusi Atasi Kemacetan NERACA Tangerang - Legislator Kabupaten Tangerang, Banten menilai proyek pembangunan jalan layang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…