Hati-Hati Cost-Push Inflation !

Bank Indonesia akan kembali menggelar Rapat Dewan Gubernur, Kamis (13/6) mendatang untuk menetapkan suku bunga acuan. Apakah figurnya akan tetap/naik/turun? Bank Sentral sebaiknya telah memiliki ragam skenario terhadap dampak dari tiap keputusan yang akan diambil. Secara kontekstual, BondRI menilai bahwa laju inflasi berpotensi naik signifikan ke level minimum 6,50% apabila kebijakan harga BBM yang baru segera efektif. Secara umum, kebijakan ini bakal sangat berpotensi membuat perekonomian nusantara mengalami cost-push inflation. Inflasi jenis ini terjadi saat perekonomian mengalami kenaikan harga bahan bakar, sehingga ongkos produksi dan harga ragam bahan baku secara agregat juga mengalami kenaikan. Cost-push inflation yang terjadi dalam jangka pendek berpotensi menyebabkan perekonomian mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, yang jika berlanjut bisa berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, persepsi masyarat terhadap cost-push inflation mudah sekali terbawa ke konotasi yang negatif. Kondisi ini juga dapat terjadi juga karena beberapa penyebab lain seperti imported inflation (jika rupiah tetap terdepresiasi, maka harga barang impor akan tetap naik), kenaikan harga bahan pokok, serta kenaikan upah pekerja.

Jika masyarakat awam telah dapat merasakan kecenderungan naiknya laju inflasi secara masif, maka kemungkinan besar para pekerja akan menuntut kenaikan UMR segera setelah harga-harga naik. Jika ekspektasi inflasi terkendali, Bank Sentral masih dapat mentolerir inflasi jenis cost-push. Namun jika tidak, kebijakan moneter terhadap laju inflasi bakal sulit efektif. Pemerintah umumnya menerapkan kebijakan fiskal deflasionary melalui penyesuaian pajak, menurunkan belanja, dan secara bersamaan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan. Ini berdampak pada naiknya cost of borrowing dan berkurangnya belanja konsumen serta niat investasi para pengusaha domestik. Secara kontekstual, permasalahan utama menggunakan kebijakan suku bunga sebagai alat stabilisasi perekonomian adalah berpotensi menyebabkan turunnya Produk Domestik Bruto (PDB) berjalan, artinya pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dalam jangka pendek. Dalam ranah ekonomi positif, kondisi seperti inilah yang akan cenderung terjadi menilai sikon yang ada serta arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun secara normatif, hal yang ditargetkan oleh pemerintah justru sangat kontradiktif. Hal tersebut terlihat dari ragam asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2014 yang ditetapkan pemerintah, dimana pertumbuhan ekonomi akan naik dan bertengger di rentang 6.40%-6.90%, nilai tukar rupiah diprediksi bergerak di kisaran 9600-9800 per US$, harga minyak dunia diproyeksikan di level 100-115 US$/barrel.

BondRI menilai asumsi makroeonomi dalam RAPBN 2014 sangat tidak realistis.

Kembali ke figur suku bunga acuan, apakah BI akan menaikkan/menurunkan/tak mengubahnya? Apabila Bank Sentral merasa cukup confident dapat mengendalikan ekspektasi laju inflasi pasca kebijakan harga BBM, maka stabilisasi masih dapat diupayakan. Namun jika BI tak punya keyakinan tersebut, maka asumsi makroekonomi di dalam RAPBN 2014 sebaiknya diredefinisi. Jika tidak, perekonomian Indonesia diprediksi akan mengalami gejolak di Q-III 2013, terutama di periode Q-IV 2013 saat-saat menjelang Pemilu 2014.

Related posts