Menkeu : Waktu Penyesuaikan Harga BBM Terserah Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa kapan waktunya untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY. “Kementerian Keuangan hanya memastikan mitigasi dampak dari kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang disiapkan. Mengenai tanggal saya tidak tahu kecuali presiden. Tetapi, proses mitigasi harus selesai, saya tidak bisa komentar tanggal karena presiden yang tentukan,” ungkap Chatib di Jakarta, Rabu (29/5).

Pemerintah, lanjut Chatib, telah mempersiapkan berbagai macam upaya mitigasi jika kebijakan tersebut telah diberlakukan, antara lain dengan pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin yang terkena dampak paling besar, selain juga program Raskin dan program-program lainnya.

\"Selama beberapa bulan melakukan adjustment, pemerintah perlu menyiapkan BLSM. Jadi sifatnya sementara, setelah itu dikompensasi lagi dengan infrastruktur, Raskin, PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam,\" kata Chatib.

Sementara itu, dari sisi pemerintah juga dilakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Pemotongan tersebut dilakukan terhadap belanja barang dan perjalanan dinas, serta pos-pos lainnya yang non prioritas. Pemotongan terbesar adalah pada Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu sebesar Rp6 triliun. Sedangkan total pemotongan seluruh Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp24 triliun.

Menkeu menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dibuat dengan desain kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.000/liter untuk solar dan Rp2.000 untuk bensin premium.

Kehati-hatian itu dilakukan karena penyusunan RAPBN-P dilakukan di tengah kondisi perekonomian global yang masih mengalami ketidakpastian dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Untuk itu, RAPBN-P 2013 diarahkan pada pengelolaan fiskal yang inklusif. “Substansi RAPBN-P 2013 memberi penekanan mendorong pengelolaan fiskal yang inklusif,” kata Chatib.

Strategi fiskal yang dilakukan pemerintah, lanjut Chatib, akan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal yang terukur. “Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain adalah penguatan daya tahan fiskal APBN agar lebih responsif dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” jelasnya.

Yang terpenting menurut Chatib adalah pengendalian defisit dalam batas yang terukur pada kisaran 1,2% hingga 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun begitu, pada RAPBN-P yang diajukan pemerintah kepada DPR beberapa minggu lalu mencantumkan defisit sebesar 2,48% yang sebagian besar akan diambil dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN).

BERITA TERKAIT

Teknologi Sambung Rambut Tanpa Bahan Kimia, Hisato Ciptakan Volume +

    NERACA   Jakarta – Teknologi penyambungan rambut yang dahulu masih mengandalkan bahan kimia, bisa menyebabkan kerontokan pada rambut.…

Smelter Belum Bisa Olah Ore Kadar Rendah?

  NERACA   Jakarta - Larangan ekspor ore nikel yang akan berlaku awal tahun 2020 rupanya menyisakan kekhawatiran dari sejumlah…

Pembayar Pajak Terbesar, Bhinneka.Com Terima Penghargaan dari DJP

    NERACA   Jakarta - PT Bhinneka Mentaridimensi (Bhinneka.Com), B2B2B Business Super-Ecosystem, kembali memperoleh apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Integrasikan Transportasi, KAI dan MRT Joint Venture

      NERACA   Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) membentuk perusahaan patungan…

Neraca Pembayaran Diperkirakan Surplus US$1,5 Miliar

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada akhir tahun ini akan berbalik…

Transformasi Jabatan Eselon Rampung Juni 2020

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional…