Menkeu : Waktu Penyesuaikan Harga BBM Terserah Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa kapan waktunya untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY. “Kementerian Keuangan hanya memastikan mitigasi dampak dari kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang disiapkan. Mengenai tanggal saya tidak tahu kecuali presiden. Tetapi, proses mitigasi harus selesai, saya tidak bisa komentar tanggal karena presiden yang tentukan,” ungkap Chatib di Jakarta, Rabu (29/5).

Pemerintah, lanjut Chatib, telah mempersiapkan berbagai macam upaya mitigasi jika kebijakan tersebut telah diberlakukan, antara lain dengan pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin yang terkena dampak paling besar, selain juga program Raskin dan program-program lainnya.

\"Selama beberapa bulan melakukan adjustment, pemerintah perlu menyiapkan BLSM. Jadi sifatnya sementara, setelah itu dikompensasi lagi dengan infrastruktur, Raskin, PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam,\" kata Chatib.

Sementara itu, dari sisi pemerintah juga dilakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Pemotongan tersebut dilakukan terhadap belanja barang dan perjalanan dinas, serta pos-pos lainnya yang non prioritas. Pemotongan terbesar adalah pada Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu sebesar Rp6 triliun. Sedangkan total pemotongan seluruh Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp24 triliun.

Menkeu menyatakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dibuat dengan desain kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.000/liter untuk solar dan Rp2.000 untuk bensin premium.

Kehati-hatian itu dilakukan karena penyusunan RAPBN-P dilakukan di tengah kondisi perekonomian global yang masih mengalami ketidakpastian dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Untuk itu, RAPBN-P 2013 diarahkan pada pengelolaan fiskal yang inklusif. “Substansi RAPBN-P 2013 memberi penekanan mendorong pengelolaan fiskal yang inklusif,” kata Chatib.

Strategi fiskal yang dilakukan pemerintah, lanjut Chatib, akan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal yang terukur. “Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain adalah penguatan daya tahan fiskal APBN agar lebih responsif dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” jelasnya.

Yang terpenting menurut Chatib adalah pengendalian defisit dalam batas yang terukur pada kisaran 1,2% hingga 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun begitu, pada RAPBN-P yang diajukan pemerintah kepada DPR beberapa minggu lalu mencantumkan defisit sebesar 2,48% yang sebagian besar akan diambil dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN).

BERITA TERKAIT

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

Pemerintah Pastikan Pengoperasian LRT Sumsel Tepat Waktu

    NERACA   Palembang - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan pengerjaan kereta rel ringan (LRT) Sumatera Selatan tepat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…