Krisis ekonomi Indonesia pada 1997 ditandai oleh kejatuhan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden HM Soeharto. Pak Harto memilih mengundurkan diri dari jabatannya (lengser keprabon) dari pada harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri.  Krisis ekonomi tersebut  disebabkan oleh jeratan utang yang memang sengaja diciptakan oleh lembaga dan negara asing.

Utang itu makin membelenggu tatkala nilai mata uang Rupiah terpuruk jauh di bawah ketiak dolar AS.  Awalnya US$ 1 setara dengan Rp2.000, namun Rupiah merosot drastik hanya dalam jangka waktu setengah tahun hingga pada posisi Rp18 ribu per dolar AS.  Untuk menolong Indonesia, International Monetory Fund (IMF) pun mengucurkan pinjaman bersyarat sebesar US$ 20 miliar. Bantuan pinjaman itu ditandatangani Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat pada 15 Januari 1998 bersama Direktur IMF Asia Michel Camdessus.

Prasyarat yang diajukan IMF dalam 50 butir Letter of Intent (LoI) itulah yang pada gilirannya justru bukan menolong, tapi justru memperdalam keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi.  Indonesia telah menyerahkan kedaulatan ekonomi Negara kepada IMF. Contohnya, pemerintah harus membuat UU tentang Bank Indonesia yang otonom tapi justru tunduk kepada IMF.

Jeratan lainnya adalah  sebagai anggota IMF, Indonesia harus mengikuti aturan IMF dalam hal nilai tukar mata uangnya, termasuk larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar. IMF juga mempunyai hak untuk mengawasi kebijakan moneter Indonesia. Pemerintah Indonesia harus selalu melaporkan ke IMF menyangkut cadangan emas, produksi emas, ekspor impor emas, dan neraca perdagangan internasional.

IMF juga mewajibkan pemerintah membuat UU yang mencabut batasan kepemilikan asing pada bank-bank yang go public.  Pemerintah harus menambah jumlah saham yang dilepas ke publik BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi domestik maupun internasional. Akibatnya, 60-70% bank-bank di Indonesia dikuasai asing. Indosat dan Telkomsel, dua perusahaan telekonomukasi kebanggaan bangsa Indonesia pun harus lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Di saat krisis ekonomi,  Indonesia terbelenggu oleh utang luar negeri, baik utang pemerintang maupun swasta. Hingga Februari 1998, utang pemerintah tercatat US$ 63,46 miliar dan utang swasta lebih besar lagi yaitu sebesar US$ 73,96 miliar. Membengkaknya utang karena nilai tukar Rupiah yang merosot.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, khusus utang pemerintah cenderung terus meningkat. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa pada 2004 hingga 2013, jumlah utang pemerintah hanya turun dua kali saja,   pada 2006 sebesar 0,86% dan pada 2009 sebesar 2,81%. Selebihnya, jumlah utang pemerintah di sejumlah lembaga dan negara asing terus membumbung. Yang paling besar terjadi pada 2008, yaitu sebanyak 17,80%.

Pada April 2013, utang pemerintah sudah mencapai Rp 2.023,72 triliun atau US$ 224,86 miliar dengan kurs US$ senilai Rp 9.000. Versi Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan US$ 208,16 miliar pada posisi Maret 2013. Jumlah itu sudah melampaui nilai APBN 2013 yang hanya sebesar Rp  1.529,7 triliun atau APBN-Perubahan 2013 Rp 1.722,03 triliun. Hingga akhir 2013, target utang membengkak menjadi Rp 2.160 triliun.

Pihak kreditur asing itu adalah sejumlah pemerintah Negara asing seperti Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan  Jerman, lembaga keuangan internasional seperti  Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB). 

Peran Yudhoyono

Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghapuskan, atau setidaknya mengurangi utang pemerintah dari luar negeri (LN) ternyata hanya janji di bibir saja.  Padahal, SBY sudah mengawalinya dengan membubarkan lembaga donor bernama Consultative Group on Indonesia (CGI) dan melunasi seluruh utang di CGI pada 2007, walaupun baru jatuh tempo pada 2010.

CGI adalah sebuah konsorsium 18 negara dan 13 lembaga donor yang selama ini memberi pinjaman kepada Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengapresiasi keputusan tersebut. Sebab, forum CGI sering dijadikan ajang untuk memaksa pemerintah Indonesia berbelanja barang modal dari mereka. Menurut Rizal, mereka adalah kartel yang dengan mudah mendikte kebijakan ekonomi Indonesia.

“Namun kenyataannya, jumlah utang luar negeri itu terus membengkak selama masa pemerintahan Presiden Yudhoyono,” kata mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, kepada Neraca, belum lama ini. Menurut Fuad, besarnya utang Indonesia itu tentu tak bisa diperbandingkan dengan utang pemerintah AS. Sebab, AS berutang dalam kurs mata uang dolar AS.

Sedangkan Indonesia berutang dalam bentuk bukan Rupiah, tapi dolar AS. Pendapatan per kapita AS jauh lebih besar dari Indonesia. Saat ini, per kapita AS mencapai US$ 47.702, sedangkan Indonesia hanya US$ 3.660 atau Rp 35,52 juta dengan kurs Rp 9.705 per dolar AS.

“Lagi pula, utang Indonesia dipakai untuk yang sifatnya tidak produktif,” kata Fuad. Jadi, jika tak ada langkah radikal, utang luar negeri itu akan menjadi utang anak cucu tujuh turunan, dan kedaulatan bangsa Indonesia secara turun-temurun sudah digadaikan ke pihak asing.  (saksono)