DPR: Pemerintah Harus Utamakan Kualitas - RAPBN 2014

NERACA

Jakarta - Pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang diajukan Pemerintah pekan lalu telah disepakati DPR. Namun, dalam pembahasan lebih dalam pada Sidang Paripurna DPR, beberapa fraksi mencatat Pemerintah terlalu optimistis mematok target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Di mana Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6,4%-6,6%. DPR menginginkan Pemerintah lebih mengutamakan kualitas RAPBN ketimbang target pertumbuhan ekonomi. Anggota DPR Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Ferdinand Sampurna Jaya, mengatakan target Pemerintah dianggap terlalu optimistis. Selain itu, dirinya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan RAPBN 2014, hingga asumsi-asumsinya. Menurut dia, pihaknya lebih cenderung menyetujui dengan asumsi yang diambil selain pertumbuhan ekonomi.

\"Kami (Fraksi hanura) berpendapat angka pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah masih terlalu tinggi. Angka yang moderat berada di level 6,1% sampai 6,5%,\" kata Ferdinand, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kamis (23/5). Secara keseluruhan, pandangan anggota DPR Fraksi Gerindra, Fari Djemi Francis, tidak menggugat target pertumbuhan ekonomi. Namun, dirinya meminta ada indikator lain yang menjelaskan seberapa besar pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi.

Dia mengharapkan adanya dua indikator keberhasilan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang harus disinggung oleh Pemerintah. Kedua indikator tersebut adalah indeks penyerapan tenaga kerja dan indeks kemiskinan. Fari pun mengatakan, meskipun sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi berada di atas angka 6%, namun dinilai tidak mampu mengatasi masalah kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu pula, kedua indikator ini penting untuk memantau pergerakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

\"Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen. Maka harus mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja dan menghapus jumlah orang miskin sebanyak 600 ribu jiwa,\" tutur Fari. Sedangkan Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sayed Muhammad Mulyadi, justru menyasar belanja negara dalam RAPBN 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 18,75% dari APBN 2013. Dia berharap, dalam RAPBN 2014 belanja negara ini bisa lebih ditekankan lagi. Sehingga alokasi dapat disubsidikan ke dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam catatan fraksinya, tiap tahun daya serap belanja pegawai Pemerintah semakin muluk. Bahkan, belanja gaji pegawai per orang mencapai Rp45 juta per tahunnya.

Sedangkan program pengentasan kemiskinan hanya sebesar Rp2 juta tiap orang per tahunnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan rakyat. “Ditinjau dari sudut belanja negara pemerintah diharapkan tingkatkan kesejahteran dengan cara bersentuhan riil dengan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan dan ciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Alokasi belanja pegawai yang besar sangat bebani APBN,” jelas Sayed.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Heriyanto mengingatkan Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi pada pelaksanaan APBN 2013. Evaluasi ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan Pemerintah dalam menjalankan RAPBN 2014. Salah satu tujuan evaluasi, agar pembangunan ekonomi sesuai arah kebijakan jangka panjang sudah tepat dilakukan. Sementara Ecky Awal Muharam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, meminta evaluasi lebih menyeluruh. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam RAPBN 2014 tidak lagi sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah, yaitu 7%sampai 7,7% pada 2014 mendatang. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

DPR: Waspadai Investor Sumber Daya Alam

NERACA Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Khilmi mengingatkan agar investor yang masuk di bidang pengelolaan sumber daya alam untuk…

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…