PU Dorong Tenaga PBL di Timur Indonesia

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melatih 37 tenaga pelaksana bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di wilayah timur Indonesia. Maksud dari Pembinaan teknis tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, konstruksi, sampai dengan tahap pemanfaatan hasil konstruksi.

Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono mengatakan, dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. “Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya,” kata Guratno di Denpasar, Senin (20/5).

Kualifikasi dan kinerja konstruksi yang belum sesuai harapan itu, lanjut Guratno, tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal yang juga perlu ditingkatkan adalah kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini untuk dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di hari yang sama, Direktorat PBL juga menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III yang diikuti 12 provinsi. Workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara, peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan petugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang layanan yang akan diberikan. “Kami ingin memastikan pengelolaan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan dengan tertib, mempunyai kepastian hukum, transparan, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mempunyai kepastian nilai,” jelas Guratno. [iqbal]

BERITA TERKAIT

KPK Dorong Organisasi Islam Lebih Berperan Berantas Korupsi

KPK Dorong Organisasi Islam Lebih Berperan Berantas Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar organisasi-organisasi Islam untuk…

Asosiasi Dorong Petani Tembakau Jalin Kemitraan Dengan Perusahaan Rokok

NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendukung wacana pemerintah untuk mewajibkan importir atau perusahaan rokok membangun kemitraan dengan…

KKP Sebut Teknologi RAS Dorong Produksi Benih Gurame

NERACA Jakarta – Jika dikomparasi dengan sistem konvensional, pendederan ikan gurame dengan teknologi Recirculation Aquaculture System (RAS) dapat meningkatkan padat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…

Sejumlah Brand Sukses Jadi Yang Pertama

    NERACA   Jakarta – Tras N Co Indonesia bekerjasama dengan Infobrand.id menghadirkan penghargaan kepada sejumlah brand yang terbukti…

Perusahaan Di Kawasan Industri Diminta Manfaatkan Tarif Premium Services PLN

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang berada…