PU Dorong Tenaga PBL di Timur Indonesia

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melatih 37 tenaga pelaksana bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di wilayah timur Indonesia. Maksud dari Pembinaan teknis tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, konstruksi, sampai dengan tahap pemanfaatan hasil konstruksi.

Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono mengatakan, dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. “Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya,” kata Guratno di Denpasar, Senin (20/5).

Kualifikasi dan kinerja konstruksi yang belum sesuai harapan itu, lanjut Guratno, tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal yang juga perlu ditingkatkan adalah kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini untuk dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di hari yang sama, Direktorat PBL juga menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan III yang diikuti 12 provinsi. Workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara, peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan petugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang layanan yang akan diberikan. “Kami ingin memastikan pengelolaan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan dengan tertib, mempunyai kepastian hukum, transparan, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mempunyai kepastian nilai,” jelas Guratno. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Chevrolet Colorado Centennial Ludes Terjual di Indonesia

Chevrolet Indonesia mengumumkan bahwa Colorado Centennial Edition yang tersedia sebanyak 25 unit telah habis terjual, setelah kendaraan pickup khas Amerika…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…