Inflasi Bakal Terkerek 7,2% - Dampak Kenaikan Harga BBM

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, menilai bila harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dinaikkan Rp2.000 per liter dan solar Rp1.000 per liter, maka inflasi diperkirakan terkerek dikisaran 7%-7,2%. Menurut Anny, prediksi inflasi tersebut dinilai masih baik lantaran April kemarin perekonomian Indonesia mengalami deflasi. Dia juga menambahkan, ketika harga BBM telah dinaikkan, maka harus ada kompensasi sebagai penyeimbang. Anny pun menjelaskan beberapa kompensasi yang akan diberikan ke masyarakat kurang mampu, antara lain, bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. “Keluarga harapan hampir sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya saja ini diberikan kepada ibu hamil yang memiliki anak sekolah. Jadi jika anaknya tidak sekolah, ya, tidak diberikan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Anny, bantuan beras miskin (Raskin) harus ditingkatkan, yang awalnya hanya 12 kali dalam setahun, jika BBM jadi dinaikkan, maka akan ditambahkan menjadi 15 kali dalam setahun per 15 kilogramnya. “Untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu per lima bulan. Hal ini diberikan supaya mereka tidak semakin terpuruk,” kata Anny, menjelaskan.

Penerima Raskin, sambung dia, akan meningkat dari 15,5 juta jiwa menjadi 2,4 juta warga miskin. Hal ini terkait dengan keputusan Pemerintah yang akan segera menaikkan harga BBM Bersubsidi jenis premium dan solar. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi dinilai akan memukul masyarakat miskin dengan naiknya inflasi sekitar 1,6%, sehingga menembus angka 6% dari asumsi awal sebesar 4,9%.

Oleh karena itu, untuk mengurangi efek inflasi terhadap masyarakat kelas bawah, Pemerintah mendorong program-program yang menyentuh serta menjangkau mereka. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan program-program tersebut akan menghabiskan dana sebesar Rp20 triliun, termasuk didalamnya BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dia menjelaskan, nantinya BLSM ini akan diberikan kepada 15,5-16 juta rumah tangga atau setara 65 juta jiwa atau sekitar 27% dari penduduk Indonesia. Penyaluran BLSM tersebut akan melalui kantor pos dan bisa diawasi semua partai sehingga tidak ada kecurigaan bahwa program BLSM ini dimanfaatkan partai politik.

“BLSM ini menunggu dibahas di parlemen, APBN-P 2013, mudah-mudahan mendapat dukungan. Kisaran pemberiannya empat sampai lima bulan. Cukup sampai keseimbangan shock kalangan masyarakat berpenghasilan rendah bisa terhindarkan,” jelas Agung, kemarin. Demikian juga untuk program Raskin (beras untuk masyarakat miskin), lanjut Agung, akan diberikan empat bulan.

Yang tadinya dalam anggaran hanya dianggarkan untuk 12 kali pemberian alias sekali sebulan, kini menjadi 16 kali karena ada tambahan empat bulan. “Minimum 15 kali,” tambah Agung. Sementara volume Raskin per Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetap, yaitu 15 kilogram/bulan. RTS akan membeli raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram dan selebihnya di subsidi Pemerintah. [sylke]

BERITA TERKAIT

Teknologi Sambung Rambut Tanpa Bahan Kimia, Hisato Ciptakan Volume +

    NERACA   Jakarta – Teknologi penyambungan rambut yang dahulu masih mengandalkan bahan kimia, bisa menyebabkan kerontokan pada rambut.…

Smelter Belum Bisa Olah Ore Kadar Rendah?

  NERACA   Jakarta - Larangan ekspor ore nikel yang akan berlaku awal tahun 2020 rupanya menyisakan kekhawatiran dari sejumlah…

Pembayar Pajak Terbesar, Bhinneka.Com Terima Penghargaan dari DJP

    NERACA   Jakarta - PT Bhinneka Mentaridimensi (Bhinneka.Com), B2B2B Business Super-Ecosystem, kembali memperoleh apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Integrasikan Transportasi, KAI dan MRT Joint Venture

      NERACA   Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) membentuk perusahaan patungan…

Neraca Pembayaran Diperkirakan Surplus US$1,5 Miliar

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada akhir tahun ini akan berbalik…

Transformasi Jabatan Eselon Rampung Juni 2020

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional…