PU Kembangkan Jalur Irigasi di Enrekang - Luas Lahan 1.100 Hektar

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, mengadakan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Tallung Ura’ Kabupaten Enrekang.

Dirjen SDA Kementerian PU, Mohammad Hasan, mengatakan Daerah Irigasi Enrekang memiliki luas 1.100 hektar, namun potensinya hanya 700 hektar, sehingga dengan adanya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di daerah ini dapat meningkatkan produksi beras secara nasional.

“Kegiatan ini merupakan kerja samamultiyearsselama tiga tahun. Sulsel merupakan tulang punggung beras nasional di bagian timur Indonesia karena luasnya lebih dari 2.000 hektar. Maka dari itu, dengan adanya kerja sama ini, baik Sulsel maupun Enrekang, bisa lebih meningkat lagi hasil pertaniannya,” kata Mohammad Hasan di Jakarta, Jumat (10/5) pekan lalu.

Dia melanjutkan, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menyukseskan pengelolaan jaringan irigasi ini. Pertama, membangun jaringan irigasi dengan nilai investasi yang tidak sedikit harus dimanfaatkan secara optimal dan jangan ada alih fungsi lahan. Kedua, kelembagaan dan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dapat diperkuat dan ditingkatkan.

“Karena berapa pun luasnya daerah irigasi pelaksana utamanya adalah kabupaten. Dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada seperti juru pintu, harus diberikan pelatihan,” sambungnya. Hasan juga berharap agar kearifan lokal yang ada di berbagai daerah dalam hal pengembangan daerah irigasi harus dipelihara dan ditingkatkan karena merupakan warisan leluhur dan masyarakat terlibat langsung di dalamnya seperti Subak di Bali dan Tudang Sipulung, yang juga di Sulawesi Selatan.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di daerah irigasi Tallung Ura’ di Kabupaten Enrekang, diharapkan Sulsel dapat meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Enrekang, mengingat sebelum tahun 2008, Enrekang merupakan salah satu kabupaten dari 199 kabupaten di Sulsel yang tertinggal,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, memaparkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Makassar 2012 meningkat Rp37,23 juta dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp27,43 juta. \"Dampak ekonomi global yang melanda beberapa daerah tidak terlalu berpengaruh pada Makassar. Buktinya kami mampu menjaga stabilitas ekonomi pada tahun lalu,\" ujar Ilham Arif Sirajuddin di Makassar, pekan lalu.

Dia mengatakan, faktor pendorong stabilitas ekonomi di Makassar yakni sistem pelayanan perizinan yang semakin membaik, meski diakui faktor keamanan masih menjadi tugas yang berat bagi pemkot untuk mengkondusifkan aksi demonstrasi yang berujung bentrok.

Indikator ekonomi

Tak hanya itu saja. Perkembangan perekonomian di Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dan situasi politik. Oleh karena itu, pembangunan bidang ekonomi bukan merupakan hal yang berdiri sendiri dan perlu dilihat keterkaitannya dengan situasi politik dan kondisi keamanan dan ketertiban.

\"Pertumbuhan ekonomi dengan terkendalinya laju inflasi, di mana tahun 2012 mencapai 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan beberapa indikator-indikator makro ekonomi dan juga disebabkan oleh investasi Pemkot Makassar melalui APBD disamping peran suasta juga dalam sektor riil,\" aku Ilham.

Ilham juga menyebut investasi dan instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi, di mana pada 2012 menghasilkan persetujuan investasi Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,61 triliun dan Penananaman Modal Asing (PMA) US$29,66 juta.

Untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan di mana jumlah pinjaman pada 2012 nilainya Rp39,54 triliun. Dari jumlah tersebut, pinjaman modal kerja Rp17,40 triliun, pinjaman investasi sebesar Rp7,34 triliun serta pinjaman konsumsi sebesar Rp14,78 triliun. Menurut Ilham, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk Kota Makassar adalah angka per kapita bruto. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Jalin Kemitraan, PTPP Garap Lahan PGN

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pemanfaatan lahan…

Produk Indonesia Jelajah Lebih dari 100 Negara

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku senang karena ada produk dengan merek asli Indonesia yang telah "menjajah" lebih dari…

Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

  NERACA Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat peran ekonomi pondok pesantren untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…