Revisi APBN Indikator Buruknya Perencanaan

NERACA

Jakarta - Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal tersebut disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus kepada Neraca, Kamis (9/5). “Perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak pakai perhitungan yang matang. Tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, tetapi lebih berkesan politis,” tegasnya.

Heri melanjutkan, target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Pernyataan Heri tersebut merupakan tanggapan dari niat Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR. Niatan Pemerintah ini diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran.

Salah satunya adalah lifting minyak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, target lifting minyak dalam APBN 2013 yang mencapai 900 ribu barel per hari akan mengalami revisi lantaran produksi minyak tahun ini diperkirakan mengalami penurunan. “Lifting sudah tidak mungkin mencapai angka yang kita targetkan 900 ribu barel per hari, mungkin sekitar 800 ribu barel,” kata Hatta. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan mengalami perubahan, walaupun rata-rata harga minyak dunia saat ini masih sesuai asumsi APBN sebesar US$100 per barel.

“Harga crude mungkin kita lihat ada sesuatu, dan semua itu akan berpengaruh pada penerimaan. Itu nanti akan kita lakukan pembahasan,” tutur dia. Mengenai target lifting minyak 900 ribu barel per hari, Heri mengatakan hal itu jelas menunjukkan ketidakbecusan Pemerintah dalam membuat rencana. “Pemerintah tidak membarengi target tersebut dengan upaya meningkatkan lifting minyak,” ungkapnya.

Asumsi yang juga cukup signifikan dan akan direvisi adalah pertumbuhan ekonomi. Hatta mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2013 yang tercantum dalam APBN akan direvisi mengingat kondisi perekonomian global yang belum membaik. “Pertumbuhan ekonomi masih 6,8% harus direvisi, kita harus realistis bahwa ekonomi dunia masih seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, asumsi pertumbuhan pada 2013 diperkirakan hanya pada kisaran 6,3-6,4% dan saat ini penghitungan tersebut masih berada dalam kajian, sebelum pengajuan APBN Perubahan.

Asumsi inflasi sepertinya juga perlu diubah. Dalam APBN, inflasi 2013 diasumsikan sebesar 4,9%. Sementara banyak pengamat yang memprediksi akan di atas angka tersebut. Bahkan, Chief Economist Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan jika benar Pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500/liter, maka inflasi diprediksi akan berada di kisaran 7%-7,5%.

Selain juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan. Nilai tukar rupiah yang diasumsikan dalam APBN adalah Rp9.300 per dolar AS. Namun faktanya, dalam beberapa bulan ini, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp9.700 per dolar AS. Lonjakan asumsi nilai tukar yang sampai 5% tersebut akan berpengaruh besar terhadap perencanaan ekonomi nasional. [iqbal]

BERITA TERKAIT

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Jebakan Utang di APBN

Ketika terjadi beda pendapat antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang negara beberapa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…