Revisi APBN Indikator Buruknya Perencanaan

NERACA

Jakarta - Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal tersebut disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus kepada Neraca, Kamis (9/5). “Perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak pakai perhitungan yang matang. Tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, tetapi lebih berkesan politis,” tegasnya.

Heri melanjutkan, target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Pernyataan Heri tersebut merupakan tanggapan dari niat Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR. Niatan Pemerintah ini diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran.

Salah satunya adalah lifting minyak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, target lifting minyak dalam APBN 2013 yang mencapai 900 ribu barel per hari akan mengalami revisi lantaran produksi minyak tahun ini diperkirakan mengalami penurunan. “Lifting sudah tidak mungkin mencapai angka yang kita targetkan 900 ribu barel per hari, mungkin sekitar 800 ribu barel,” kata Hatta. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan mengalami perubahan, walaupun rata-rata harga minyak dunia saat ini masih sesuai asumsi APBN sebesar US$100 per barel.

“Harga crude mungkin kita lihat ada sesuatu, dan semua itu akan berpengaruh pada penerimaan. Itu nanti akan kita lakukan pembahasan,” tutur dia. Mengenai target lifting minyak 900 ribu barel per hari, Heri mengatakan hal itu jelas menunjukkan ketidakbecusan Pemerintah dalam membuat rencana. “Pemerintah tidak membarengi target tersebut dengan upaya meningkatkan lifting minyak,” ungkapnya.

Asumsi yang juga cukup signifikan dan akan direvisi adalah pertumbuhan ekonomi. Hatta mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2013 yang tercantum dalam APBN akan direvisi mengingat kondisi perekonomian global yang belum membaik. “Pertumbuhan ekonomi masih 6,8% harus direvisi, kita harus realistis bahwa ekonomi dunia masih seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, asumsi pertumbuhan pada 2013 diperkirakan hanya pada kisaran 6,3-6,4% dan saat ini penghitungan tersebut masih berada dalam kajian, sebelum pengajuan APBN Perubahan.

Asumsi inflasi sepertinya juga perlu diubah. Dalam APBN, inflasi 2013 diasumsikan sebesar 4,9%. Sementara banyak pengamat yang memprediksi akan di atas angka tersebut. Bahkan, Chief Economist Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan jika benar Pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500/liter, maka inflasi diprediksi akan berada di kisaran 7%-7,5%.

Selain juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan. Nilai tukar rupiah yang diasumsikan dalam APBN adalah Rp9.300 per dolar AS. Namun faktanya, dalam beberapa bulan ini, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp9.700 per dolar AS. Lonjakan asumsi nilai tukar yang sampai 5% tersebut akan berpengaruh besar terhadap perencanaan ekonomi nasional. [iqbal]

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa

KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa NERACA Jakarta - KPK mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2005…

Rangkaian Teror Terjadi, Revisi UU Terorisme Mendesak Disahkan

Oleh : Abner Krei, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Serangkaian aksi teror dari pelaku tindak pidana terorisme terjadi kembali selama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…