Revisi APBN Indikator Buruknya Perencanaan

NERACA

Jakarta - Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal tersebut disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus kepada Neraca, Kamis (9/5). “Perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak pakai perhitungan yang matang. Tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, tetapi lebih berkesan politis,” tegasnya.

Heri melanjutkan, target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Pernyataan Heri tersebut merupakan tanggapan dari niat Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR. Niatan Pemerintah ini diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran.

Salah satunya adalah lifting minyak. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, target lifting minyak dalam APBN 2013 yang mencapai 900 ribu barel per hari akan mengalami revisi lantaran produksi minyak tahun ini diperkirakan mengalami penurunan. “Lifting sudah tidak mungkin mencapai angka yang kita targetkan 900 ribu barel per hari, mungkin sekitar 800 ribu barel,” kata Hatta. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan mengalami perubahan, walaupun rata-rata harga minyak dunia saat ini masih sesuai asumsi APBN sebesar US$100 per barel.

“Harga crude mungkin kita lihat ada sesuatu, dan semua itu akan berpengaruh pada penerimaan. Itu nanti akan kita lakukan pembahasan,” tutur dia. Mengenai target lifting minyak 900 ribu barel per hari, Heri mengatakan hal itu jelas menunjukkan ketidakbecusan Pemerintah dalam membuat rencana. “Pemerintah tidak membarengi target tersebut dengan upaya meningkatkan lifting minyak,” ungkapnya.

Asumsi yang juga cukup signifikan dan akan direvisi adalah pertumbuhan ekonomi. Hatta mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2013 yang tercantum dalam APBN akan direvisi mengingat kondisi perekonomian global yang belum membaik. “Pertumbuhan ekonomi masih 6,8% harus direvisi, kita harus realistis bahwa ekonomi dunia masih seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, asumsi pertumbuhan pada 2013 diperkirakan hanya pada kisaran 6,3-6,4% dan saat ini penghitungan tersebut masih berada dalam kajian, sebelum pengajuan APBN Perubahan.

Asumsi inflasi sepertinya juga perlu diubah. Dalam APBN, inflasi 2013 diasumsikan sebesar 4,9%. Sementara banyak pengamat yang memprediksi akan di atas angka tersebut. Bahkan, Chief Economist Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan jika benar Pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500/liter, maka inflasi diprediksi akan berada di kisaran 7%-7,5%.

Selain juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan. Nilai tukar rupiah yang diasumsikan dalam APBN adalah Rp9.300 per dolar AS. Namun faktanya, dalam beberapa bulan ini, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp9.700 per dolar AS. Lonjakan asumsi nilai tukar yang sampai 5% tersebut akan berpengaruh besar terhadap perencanaan ekonomi nasional. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Revisi RUU Minerba Diharapkan Juga Atur Mineral Fund

  NERACA Jakarta - Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) diharapkan bisa mengatur sejumlah hal. Termasuk juga mengatur soal…

Apa Kabar APBN 2018 dan Ada Apa APBN 2019?

Oleh: Andrew Silvio Sebastian Sianipar, Mahasiswa PKN STAN *) Berdasarkan UUD 1945 pasal 23, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)…

Data Berbeda, Bappenas Minta Revisi Nilai Kerugian Bencana Sulteng

  NERACA   Palu - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Atasi Defisit Produksi Migas, Pemerintah Dorong Eksplorasi

      NERACA   Jakarta - Defisit minyak dan gas yang makin besar untuk memenuhi kebutuhan nasional akan mulai…

Optimalisasi Aset Pelabuhan untuk Layanan Logistik Energi - Sinergi Pelindo III dan Pertamina

        NERACA   Surabaya - Pelindo III dan Pertamina memulai integrasi dan pendayagunaan aset pelabuhan untuk bersama…

Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik Telah Disiapkan Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya…