53 TPID Terbentuk untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Jumat, 10/05/2013

NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah terbentuk sebanyak 53 buah, atau bertambah sembilan buah dari tahun sebelumnya hanya 44 buah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan TPID ini juga merupakan basis penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi katalisator dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Selain itu, terdapat sembilan Kabupaten/Kota yang turut serta membentuk TPID di luar basis BPS yang berjumlah 66 buah Kabupaten/Kota,” kata Darmin di Jakarta, Rabu (8/5). Dia menyambut baik bersyukur atas perkembangan TPID yang cukup banyak. Bahkan, perkembangan TPID di tingkat provinsi sudah mencakup seluruhnya. Pembentukan TPID ini merupakan gabungan elemen Bank Indonesia, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengendalikan inflasi daerah yang kemudian akan meredam inflasi di tingkat nasional.

Laporan TPID menyebutkan pada 2012, inflasi dapat terjaga pada tingkat yang relatif rendah dan berada dalam kisaran sasarannya, yaitu 3,5%-5,5%. Inflasi nasional tercatat sebesar 4,30% (year on year) pada 2012, didukung oleh terjaganya inflasi inti 4,40%, terkendalinya inflasi volatile food pada level yang rendah, yaitu 5,68%. Inflasi dari administered prices juga terkendali rendah, yaitu sebesar 2,66%.

“Ini hasil kerja keras kita semua. TPID telah mengambil langkah mendorong kapasitas ekonomi, memitigasi risiko baik di distribusi maupun produksi, dan mengelola ekspektasi inflasi untuk meredam gejolak,” jelas Darmin. Dia menambahkan, TPID telah melakukan beberapa langkah konkret. Yaitu membangun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Beberapa daerah telah mempunyai website informasi TPID, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ke depan, lanjut Darmin, website-website tersebut akan diintegrasikan secara nasional.

“TPID juga akan menggunakan telepon seluler yang menghubungkan pelaku sampai pengambil kebijakan. Ini untuk mengurangi distorsi disparitas harga antara petani dan eceran. Lalu mendorong pola pikir petani untuk melakukan perencanaan yang lebih matang,” ungkapnya. Kemudian yang telah dilakukan TPID, lanjut Darmin, adalah mendorong penerapan kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG), di mana pengembangan SRG hingga 2012 mencapai hasil positif. Darmin berharap, dengan penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 027/2013, TPID akan berada di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sehingga akan semakin strategis dalam upaya pengembangan ekonomi domestik dan stabilitas harga yang mendukung sasaran inflasi nasional.

Bergantung logistik

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Boediono, menyebut kalau inflasi sangat tergantung pada logistik. “Inflasi itu perpaduan arus uang dan arus barang. Arus uang kita harap bisa dikendalikan baik oleh BI. Tapi arus barang ini tugas kita semua, itu yang mempengaruhi supply. Terutama di bidang pangan,” kata dia. Logistik dalam arti fisik, lanjut Boediono, yaitu infrastruktur yang menghubungkan lokasi-lokasi produksi dan lokasi-lokasi konsumsi. “Begitu ada gangguan pada satu-dua jaringan logisitk, pasti akan mempengaruhi inflasi. Infrastruktur logistik ini selalu dari waktu ke waktu di cek, supaya tidak ada kejutan-kejutan. Tiba-tiba ada jalur yang putus, itu perlu diperhatikan,” katanya.

Pesan Boediono kepada TPID adalah agar meminimalisir dampak inflasi pada kelompok yang sangat rentan, yaitu kelompok miskin. Perlu diperhatikan apa saja barang yang mempengaruhi kelompok miskin. Menurut dia, pangan sangat berpengaruh pada kelompok miskin, yaitu sebesar 70%. Sedangkan kalau dijabarkan lebih dalam lagi, beras berpengaruh sebesar 30% dari 70% akibat inflasi pangan terhadap kelompok miskin. “Alangkah baiknya di daerah-daerah dibentuk suatu indikator yang memonitor inflasi yang mengenai kelompok ini, sebagai input gubernur, bupati, dan walikota. Ini langkah proteksi sosial,” terang dia. [iqbal]