Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2013 mencapai 6,02%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 6,3%(yoy). Sebelumnya pemerintah memprediksi pertumbuhan di kisaran 6,2% hingga 6,3%, ternyata meleset yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan yang belum mendukung positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun faktor yang mendukung pertumbuhan selama triwulan pertama tahun ini masih didominasi sektor non tradable seperti pengangkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 9,98%, diikuti sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan 8,35% serta konstruksi 7,19%.

Perlambatan pertumbuhan ini tampaknya ada korelasi dengan pengumuman dari lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P), yang menurunkan outlook perekonomian Indonesia dari semula positif menjadi stabil. Begitu juga Sovereign Credit Rating Indonesia turun ke level “BB+” dan “B” short-term. Padahal, sebelumnya berada di posisi investment grade (layak investasi) atau “BBB-“.

Faktor yang membuat S&P menurunkan peringkat tersebut, menurut analisnya Agost Bernard, terdapat sejumlah pelemahan implementasi kebijakan yang mengurangi dukungan pada prospek pertumbuhan ekonomi, dan kondisi perekonomian pada umumnya. Seperti kebijakan BBM bersubsidi yang terus menekan anggaran negara, dan mengerek defisit neraca perdagangan Indonesia akibat beban impor BBM kian tinggi.

Menko Perekonomian yang juga menjabat Plt Menkeu Hatta Rajasa mengakui, keputusan S&P menurunkan outlook Indonesia karena ketidakpastian soal kebijakan BBM bersubsidi, sehingga mengganggu kepercayaan pasar. Ini tentu terkait dengan cara pemerintah mengelola kebijakan fiskal negara.

Padahal, kita sepakat bahwa salah satu fungsi APBN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya tetap harus menjaga kesehatan fiskal. Sayangnya, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan at all cost, justru membahayakan kesehatan APBN.

Kalangan pengamat biasanya mendefinisikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) sebagai fiskal yang mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi. Fokus utamanya adalah menjaga agar rasio utang negara dan defisit fiskal terkendali. Sesuai kesepakatan dengan DPR, defisit fiskal harus dijaga tidak melebihi 3% dari PDB dan utang pemerintah tidak melebihi 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Idealnya, pemerintah harus mampu menyisakan semakin banyak pendapatan negara untuk keseimbangan primer agar dapat mengimbangi semakin besarnya tekanan fiskal. Sementara ruang fiskal (fiscal space) dalam APBN harus cukup memadai untuk membiayai pengeluaran dan melunasi utang pemerintah. Artinya, kesinambungan fiskal itu tercermin dengan surplus keseimbangan primer yang relatif besar, tekanan fiskal yang relatif kecil, dan terdapat ruang fiskal yang memadai.

Persoalannya dalam dua tahun terakhir ini, kondisi APBN cukup mengkhawatirkan dimana keseimbangan primer kita mengalami defisit Rp44,2 triliun (2011) dan Rp1,8 triliun (2012), akibat masih tingginya beban subsidi energi. Sementara penerimaan dari pajak belum optimal seperti rendahnya tax ratio terhadap PDB.

Jelas, situasi ini menggambarkan pemerintah berambisi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (di atas 6%), tetapi kemampuan pendapatan negara untuk membiayai pertumbuhan itu semakin menurun, meski penerimaan negara menunjukkan tren yang meningkat.