KPK Terus Lacak Pihak-Pihak Yang Terkait BLBI

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan bahwa KPK akan terus mendalami kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan melacak pihak-pihak yang siduga terkait. \"Sekarang yang dilakukan adalah pendalaman dengan mencoba melacak dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi itu secara umum,\" tutur Bambang di Jakarta, Kamis.

Bambang menjelaskan setelah informasi terkumpul dan dua alat bukti sudah ditemukan, KPK akan menempuh proses selanjutnya yang berkaitan dengan SKL (Surat Keterangan Lunas).

KPK pada Jumat (12/4) telah meminta keterangan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli, terkait dengan penyelidikan lanjutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kala itu Rizal menyatakan bahwa pembayaran bunga subsidi BLBI harus diluruskan supaya adil bagi semua pihak. Artinya, Rizal ingin agar para bankir kaya yang belum melunasi utang atas bantuan tersebut, namun sudah menerima SKL (Surat Keterangan Lunas), supaya segera diusut dan melunasi kewajibannya. \"Jangan bankir-bankir kaya terus disubsidi sementara rakyat dipaksa menerima kenaikan harga bbm (bahan bakar minyak),\" tegas Rizal.

Rizal menambahkan bahwa sampai saat ini negara masih membayar bunga subsidi BLBI sebanyak Rp60 triliun per tahun, selama dua puluh tahun.

Sebelumnya pada Selasa (2/4), KPK juga meminta keterangan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Kwik Kian Gie. Usai dimintai keterangan oleh KPK selama sekitar 9 jam, Kwik tidak mengatakan mengenai alasannya dipanggil KPK.

Kasus BLBI berawal pada 1 November 1997 ketika IMF menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan. Akibatnya, para nasabah berbondong-bondong menarik tabungan mereka untuk kembali disimpan di rumah atau bank-bank asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Akibat penarikan dana masyarakat pada bank-bank di Indonesia tersebut, terjadi \"capital outflow\" ke luar Indonesia lebih dari delapan miliar dolar AS.

Demi keadilan, pejabat pemerintah dan pejabat Bank Indonesia yang memutuskan penutupan 16 bank itu harus diperiksa, karena penutupan 16 bank tersebut mengakibatkan Bank Indonesia harus mengeluarkan pinjaman BLBI.

Dalam kasus BLBI ini ada tiga tahapan yang kesemuanya berpotensi merugikan keuangan negara, baik tahap penyaluran, tahap penyerahan aset dan tahap penjualan aset.

Contoh kasus terkait adalah penjualan BCA pada 2004 senilai Rp5 triliun, padahal nilai BCA pada Desember 2007 telah mencapai Rp92 triliun dan memiliki tagihan obligasi rekapitulasi senilai Rp60 triliun (bunga sekitar Rp6 triliun/tahun) pada saat penjualan BCA kepada konsorsium Farallon dan Djarum.

BERITA TERKAIT

Asia Harus Punya Suara Pembentukan Hukum Internasional

Asia Harus Punya Suara Pembentukan Hukum Internasional   NERACA Jakarta - Ketua Yayasan Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International…

Sistem Meritokrasi Salah Satu Cara Pilih Menteri

Sistem Meritokrasi Salah Satu Cara Pilih Menteri   NERACA Jakarta - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat,…

Budaya Dialog Dianggap Jadi Bagian Penting dari Demokrasi

Budaya Dialog Dianggap Jadi Bagian Penting dari Demokrasi   NERACA Jakarta - Mantan anggota parlemen Denmark, Ozlem Sara Cekic, menyebut budaya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPRD Kota Malang Diharapkan Jadi Percontohan Antikorupsi

DPRD Kota Malang Diharapkan Jadi Percontohan Antikorupsi   NERACA Malang, Jawa Timur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan DPRD Kota Malang…

Mantan Relawan Buat Surat Terbuka untuk Anies

Mantan Relawan Buat Surat Terbuka untuk Anies NERACA Jakarta - Saat pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta 2017, sebagai Cagub-Cawagub Anies…

Pukat UGM Harap Jokowi-Ma'ruf Komitmen Berantas Korupsi

Pukat UGM Harap Jokowi-Ma'ruf Komitmen Berantas Korupsi   NERACA Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap…