Baitul Mal dalam Keuangan Publik

Oleh: Ali Sakti

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.

Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di profinsi-profinsi wilayah Islam.

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan.

Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya telah dijabarkan peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendahara negara (dalam konteks perekonomian modern, lembaga ini dikenal dengan Departemen Keuangan – treasury house of the state) secara panjang lebar.

Fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti Zakat, Kharaj, Jizyah, Khums, Fay’, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

Eksistensi lembaga Baitul Mal pada awalnya merupakan konsekwensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, qur’an dan kekuasaan, sehingga Baitul Mal menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara.

Jadi ketika juga negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik yang diatur oleh syariah maupun yang didapat berdasarkan kondisi pada saat itu, negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan akumulasi dana negara tersebut untuk kepentingan negara.

Baik penggunaan yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan prioritas pembangunan ketika itu. Lebih lengkapnya penggunaan dana-dana yang terkumpul dalam Baitul Mal sudah dijabarkan pada bahasan anggaran negara pada bab ini. (abiaqsa.blogspot.com)

BERITA TERKAIT

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

Awasi Sektor Keuangan, KPK Bentuk Tim Forensik

  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan,…

Lalai Dalam Proyek Karaha - HIL Somasi PT Bangun Cipta Kontraktor

NERACA Jakarta- H Infrastructure Limited (“HIL”) perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru melayangkan mengajukan surat teguran/ somasi kepada PT Bangun…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…