Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Riuh dan ricuh pasca pilpres kemarin ternyata berdampak sistemik terhadap kepentingan ekonomi-politik dan politik-ekonomi. Oleh karena itu, beralasan jika pemerintah sangat berharap agar ricuh dan rusuh pasca putusan MK mampu meredam dan menyatukan lagi etos kerja untuk 5 tahun ke depan dan menerima secara legowo.

Meski diakui tidaklah mudah, terutama keyakinan terkait kecurangan dan cawe-cawe yang dilakukan tapi tidak ada alasan lagi untuk memupuk dendam kesumat pasca pilpres. Terkait ini, pemerintah juga mengingatkan agar ketidakpuasan bisa diakomodasi dengan koalisi, meski sangat dimungkinkan membangun oposisi untuk menyeimbangkan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ricuh dan rusuh pasca pilpres berdampak sistemik terhadap iklim sospol dan terutama esensinya terhadap stabilitas perekonomian domestik.

Argumen dari pernyataan tersebut tidak bisa terlepas dari perlambatan ekonomi global. Belum lagi kasus perang Iran - Israel. Kekhawatiran itu kemudian mengingatkan urgensi dari penyelesaian secara politis karena aspirasi yang dibawa lebih mengacu kepentingan politis. Lepas kepentingan politis, pastinya riuh dan ricuh kemarin secara tidak langsung menyumbat simpul ekonomi-bisnis secara sistematis. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, baik internal atau eksternal.

Kasus internal dipengaruhi laju penahanan konsumsi rumah tangga, terutama dari kelas menengah atas sedangkan faktor lainnya adalah iklim sospol terkait pilpres. Bagaimanapun, kasus itu berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha dan konsumen. Terkait ini, riuh dan ricuh kemarin cukup banyak mempengaruhi iklim sospol, termasuk juga imbasnya terhadap ekonomi-politik dan politik-ekonomi.

Menjaga iklim sospol tetap kondusif tampaknya menjadi sangat penting di sisa waktu sampai di akhir pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, ada juga momentum yang tidak bisa diremehkan yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilpres kemarin karena pasti akan masih ada yang kecewa dan karenanya momentum tersebut harus diwaspadai. Argumen yang mendasari karena kondisi ekonomi – bisnis saat ini masih berada pada tekanan fluktuasi ekonomi global. Setidaknya, perang Iran – Israel berdampak sistemik terhadap perekonomian di dalam negeri.

Oleh karena itu, beralasan jika investasi belum melaju kencang sementara di sisi lain arus ekspor terhambat. Padahal, Presiden Jokowi meyakini dampak resesi global tidak mampu dicegah dan pemerintah harus menciptakan iklim sospol yang kondusif dan memberikan stimulus juga insentif agar dunia usaha bisa tetap bergerak dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai nilai tambah yang dihasilkan, tentu dengan dukungan daya saing yang lebih baik lagi.

Upaya tersebut misalnya haruslah didukung dengan memacu sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor, sementara di sisi lain kasus industri tekstil dan produk tekstil sedang mengalami permasalahan. Selain itu, pemerintah juga harus mempermudah arus perizinan investasi dan usaha baru terutama melalui mekanisme kebijakan satu pintu, baik dalam itu bentuk sinergi online single submission dan pelayanan terpadu satu pintu yang mempermudah semua proses dan prosedur perijinan. Faktor lain yang penting adalah komitmen pemerintah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk bisa lebih menggairahkan kinerja perekonomian nasional.

Bahkan, alokasi dana desa juga penting untuk dimanfaatkan bagi semua daerah untuk memacu geliat ekonomi di pedesaan dan bukan tidak mungkin mampu menciptakan produk unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal. Sinergi dari itu semua tentu diharapkan akan terbangun geliat ekonomi di pedesaan dan di perkotaan sehingga merembet ke ekonomi nasional.

Harapan terhadap geliat ekonomi dan jaminan iklim sospol pasca putusan MK kemarin tentu tidak terlepas dari harapan realisasi investasi. Optimisme realisasi investasi pada semester II 2024 tidak terlepas dari sukses pilpres meski muncul tuduhan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif. Implikasi riil realisasi investasi yaitu penyerapan tenaga kerja dengan sebaran sektor infrastruktur, terutama transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan konstruksi.

Jaminan stabilitas sospol yang didukung komitmen pemerintah untuk memacu ekonomi dengan target pertumbuhan yang mantab maka akan berpengaruh terhadap realisasi investasi. Oleh karena itu riuh dan ricuh kemarin tetap harus dicermati agar dampaknya tidak semakin runyam merusak kepercayaan investor dan tentunya arus investasi asing ke Indonesia, sementara di sisi lain fluktuasi ekonomi global dan resesi juga tidak bisa diabaikan dampaknya terhadap pondasi perekonomian dalam negeri. Jadi, pasca putusan MK diharapkan semua kembali bersatu membangun republik ini meski melalui koalisi atau oposisi.