NERACA

Jakarta – Sekitar 66% alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masuk ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Pengalokasian sebesar itu perlu kecermatan untuk menilai seberapa baik efektivitas dan efisiensi dana yang masuk ke daerah tersebut. “Kita perlu mencermati efisiensi dan efektivitas antara pendelegasian wewenang dan pemanfaatan anggaran di daerah,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, pekan lalu. Seperti diketahui, di dalam APBN dianggarkan Rp528,6 miliar untuk ditransfer ke daerah dari total Rp1,683 triliun belanja negara. Pembagiannya, sebesar Rp444,8 miliar untuk dana perimbangan dan Rp83,8 miliar untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian.

“Transfer ke daerah itu sudah 30%. Kalau ditambah dengan dana infrastruktur, dana subsidi, dana pendidikan, dan sebagainya total menjadi 66%. Bagaimana keefektifitassnnya? Lihatlah laporan anggaran pemda (pemerintah daerah),” kata Anny. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tentang isu pemekaran. Sampai sekarang, sambung dia, masyarakat di daerah lebih bersemangat untuk memekarkan wilayahnya ketimbang melakukan penggabungan. “Pemekaran daerah ini punya banyak komplikasi. Misal, daerah yang dimekarkan belum cukup punya SDM (sumber daya manusia). Jadi diisi dengan PNS (pegawai negeri sipil) daerah yang akan menyerap biaya besar. Yang saya cermati, daerah pemekaran itu mengalokasikan belanja pegawainya lebih besar,” jelasnya.

Kedua, lanjut Anny, daerah selalu merasa dana yang ditransfer ke daerah masih kurang. Kalau ada pun, masih diikat dengan dana pendamping. “ Faktanya, hari ini ketika pemerintah pusat defisit, harus pinjaman, maka daerah menikmati Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Besarnya Rp99,4 triliun di 2012. Trennya naik terus setiap tahun. Jadi, di satu sisi, pemerintah daerah merasa kurang, tetapi di sisi lain, ada Silpa yang besar,” ucap Anny. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) di daerah, juga menjadi sorotan Anny. “Ini penting, karena tumpuan pertumbuhan negara kita adalah agregasi pertumbuhan di kabupaten, naik ke provinsi, lalu ke nasional,” kata dia.

Anny mempertanyakan mismatch rencana daerah dan pusat. Apakah cukup hanya dengan musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) Nasional dan Musrenbang Daerah. “Mungkin akan lebih baik kalau hasil dari Musrenbang Daerah itu masuk dulu di pusat, dibahas dulu di pusat, lalu masuk Musrenbangnas. Apakah ada tim nanti di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Yang akan mensinkronisasi dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kata dia. Kritikan senada juga muncul dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng. “Kapasitas SDM di daerah begitu rendah. Sumber pendapatan paling besar adalah dari pusat. Yang dari daerah sendiri hanya 8,2% untuk tingkat kabupaten/kota, sedangkan untuk tingkat provinsi agak lebih baik, yaitu hampir 20%,” kata Endi kepada Neraca.

Daya serap anggaran pemerintah daerah itu pun, kata Endi, rendah. Belanja birokrasi besar, gaji dan operasional besar. KPPOD menghitung bahwa belanja birokrasi pemerintah daerah adalah sebesar 67%. “Pemerintah daerah itu gemuk personilnya. Birokrasi sangat gemuk. Tata kelola keuangannya buruk. Program reformasi birokrasi sangat diperlukan,” jelas dia. Yang juga perlu ditingkatkan, lanjut Endi, adalah penguatan kapasitas pengelolaan anggaran di daerah. Bagaimana supaya dana yang didapatkan pemerintah daerah bisa maksimal dan tepat sasaran. “Ini urusan Bappeda dan dinas-dinas sektoral,” katanya. Mengenai Silpa yang selalu naik, Endi berkomentar bahwa ini adalah indikator bahwa kebanyakan daerah tidak mampu memanfaatkan dana. [iqbal]