NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan 70/PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 telah membebaskan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dari Bea Masuk Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dalam rangka menambah cadangan dan kegiatan eksploitasi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga telah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional yang memerintahkan jajaran menteri dan kepala daerah untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menaikkan produksi minyak bumi nasional.

“SKK Migas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Menteri Keuangan yang telah mengeluarkan peraturan pembebasan bea masuk barang impor untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Peraturan ini diharapkan dapat memicu kembali gairah pelaku industri migas nasional untuk semakin meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi,” ujar Bambang Yuwono, Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Perpajakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, seperti tertuang dalam keterangan pers yang dikutip, Kamis (24/4).

Saat ini dengan adanya Wakil Menteri Keuangan di jajaran Komisi Pengawas SKK migas maka Kementerian Keuangan semakin memahami dan mengerti proses bisnis di industri hulu migas yang padat modal, padat teknologi dan penuh resiko karena proses bisnis di industri hulu migas memang berbeda dibandingkan proses bisnis di sektor yang lain.

Sepanjang tahun ini SKK Migas menargetkan pengeboran 258 sumur eksplorasi; 1.178 sumur development dan 1.094 sumur workover. Selain itu industri hulu migas juga berencana melakukan survey seismic 2D sepanjang 18.751 km dan seismic 3D seluas 22.298 km2.

Produksi minyak nasional mulai naik sejak awal tahun, rata-rata produksi minyak bulan Maret 2013 berhasil mencapai 840.000 barel per hari sementara rata-rata produksi minyak pada kuartal pertama tahun ini telah mencapai 830.900 barel per hari. Keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan semua pemangku kepentingan di Industri hulu migas Indonesia.

Jika dibandingkan dengan angka produksi pada hari terakhir Desember tahun 2012 yang sebesar 825.000 barel per hari maka SKK Migas telah berhasil menahan laju penurunan produksi hingga mencapai nol persen atau zero decline bahkan cenderung meningkat.

Keberhasilan mencapai zero decline dalam tiga bulan pertama merupakan  keberhasilan dan kerja keras bersama semua pemangku kepentingan baik KKKS, masyarakat, Pemerintah Daerah, Kementrian Kordinator Perekonomian, Kementrian ESDM, Kementrian Kehutanan juga dukungan dari DPR dan DPRD serta semua pihak terkait lainnya.

Sebelumnya, SKK Migas juga berjanji akan memudahkan perizinan dalam waktu 3 tahun kedepan. \\\\\\\"Idealnya orang tandatangan blok, dia (KKKS) bayar signature bonus terus langsung kerja, idealnya gitu. Kita masih jauh dari situ tapi mengarah di situ. Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga tahun bisa kita selesaikan,\\\\\\\" ujar Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama.

Menurut dia, pembentukan pos perizinan terpadu bertujuan untuk meminimalisir gangguan atau hambatan eksplorasi migas dalam perizinan. Nantinya, kata Aussie, pos perizinan terpadu migas tersebut bekerja seperti sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), sehingga perizinan tidak perlu berbelit-belit. \\\\\\\"Saat ini, proses pembentukan pos perizinan masih ada di tangan Wamenteri ESDM. Tentunya dalam penerapan pos tersebut perlu bekerjasama  ESDM, KLH, Kehutanan, Keuangan, Pemda, Pusat dan Provinsi,\\\\\\\" tegas dia.

Aussie mengatakan, karena banyak hambatan terkait masalah perizinan dan pembebasan lahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar membuat satu pos perizinan. \\\\\\\"Nantinya akan ada satu blok migas yang sudah terisi perizinan semuanya jadi para KKKS tinggal ngebor saja sehingga tidak ada lagi hambatan soal perizinan dan mengganggu produksi,\\\\\\\" ujar Aussie.

Di pihak lain, sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta agar pemerintah harus meningkatkan eksplorasi minyak dan gas. Hal ini, menurut IPA, untuk mengimbangi pertumbuhan Indonesia sehingga berdampak pada konsumsi bahan bakar yang juga meningkat. Untuk mengejar konsumsi tersebut maka dibutuhkan investasi di sektor migas. \"Kita butuh investasi untuk mempertahankan produksi migas. Klo tidak, maka pasti akan menurun terus,\" ungkap Presiden IPA Lukman Mahfoedz.

Ia menjelaskan saat ini lifting minyak hanya mencapai 860 ribu barel perhari, sedangkan target pemerintah dalam APBN mencapai 900 ribu barel per hari. Lukman juga menjelaskan pendanaan eksplorasi migas pada 2013 mencapai US$2 miliar sedangkan pada 2012 hanya mencapai US$1,5 miliar. \"Kalau ingin produksinya naik, maka eksplorasinya dinaikkan karena dengan begitu, target lifting bisa tercapai,\" ujarnya.