Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang  melimpah ruah. Beberapa jenis kekayaan ysng dikandung tersebut berupa barang tambang dan hasil pertanian. Ketika hasil kekayaan tersebut diperdagangkan secara internasional maka diperlukanlah suatu perlindungan harga (Hedging) untuk mengatasi terjadinya perubahan kurs nilai tukar mata uang.

Dalam hal ini keberadaan bursa berjangka yang bisa memfasilitasi dan memberi pelayanan kepada para anggotanya baik produsen maupun konsumen untuk saling bertransaksi dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku di bursa internasional sangat diperlukan. Sehingga di tahun 1992 pemerintah memutuskan agar pihak swasta mendirikan bursa.

Disamping itu, pemerintah juga mengusahakan adanya UU perdagangan berjangka di Indonesia. Tim yang ditunjuk oleh memperindag untuk mempersiapkan pendirian bursa di tolak oleh DPR RI dan hal itu menjadi alasan untuk penundaan diterbitkannya undang-undang tentang bursa berjangka.

Pada 27 Januari 1999 gerakan pendirian bursa dimulai lagi setelah sempat berhenti lantaran krisis moneter menerjang Indonesia. AEKI dan FAMNI bekerja dengan sangat cepat, melakukan rekrutmen calon pendiri yang dilakukan oleh anggota masing-masing asosiasi dan unsur dari luar asosiasi. Waktu itu Bappebti mengharuskan semua unsur layak dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Hingga akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1999, AEKI dan FAMNI berhasil mengumpulkan 29 perusahaan tidak terafiliasi dari berbagai jenis industri yang bergerak di bidang usaha keuangan, perdagangan, kopi,dan sawit. Selanjutnya pada 11 juli 2000, permohonan izin usaha suatu bursa berjangka diserahkan kepada Bappebti. Ini merupakan permohonan izin usaha pertama untuk suatu bursa berjangka dalam sejarah Indonesia.

Pada 21 November 2000, Bursa Berjangka Jakarta disingkat BBJ resmi mendapatkan izin dari BAPPEBTI. Melalui perjuangan yang panjang selama bertahun-tahun, BBJ resmi berdiri sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia, dan melakukan perdagangan perdananya pada 15 Desember 2000.