NERACA

Bandung – Sepanjang triwulan pertama tahun 2013, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Persero) mampu meraup pendapatan usaha lebih dari Rp 4 triliun.

Kinerja PT Jamsostek pada Januari-Maret memang memperlihatkan, mencetak hasil usaha sebesar Rp4,737 triliun atau 32,41% dari target RKAP 2013 (audited). Target hasil investasi pada 2013 adalah Rp14,618 triliun sementara pada 2012 adalah Rp13,215 triliun.

Menurut Direktur Utama PT Jamsostek, Elvyn G. Masassya, PT Jamsostek menjadikan kepesertaan, pelayanan, dan kinerja investasi sebagai bisnis utam, sementara informasi teknologi, keuangan, dan pembinaan sumber daya manusia dalam bidang pendukung.

Dia menegaskan, pihaknya memasukkan kinerja investasi sebagai bisnis utama karena pemberian manfaat dan merupakan bagian utama dari layanan utama jaminan sosial.

\"Bagaimana kita mau memberi manfaat lebih baik kepada peserta program jika kinerja investasi tidak baik?,\" ujar Elvyn kepada wartawan di Bandung, Jumat (19/4)

Selama ini, PT Jamsostek memberikan manfaat lebih tinggi dari bunga deposito bagi dana Jaminan Hari Tua pesertanya. Omzet dana yang dia kelola mencapai ratusan triliun rupiah.

Elvyn mengungkap, pemberian manfaat yang lebih baik adalah tujuan perusahaan agar menjadi peserta bukan sekadar kewajiban yang diamanatkan undang-undang, melainkan diharapkan menjadi kebutuhan bagi pekerja.

Oleh karena itu, terkait dengan transformasi PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Januari 2014 nanti manajemen perusahaan akan tetap menjaga profesionalisme perusahaan sebagai bagian utama dari perubahan tersebut.

\"Kami akan mengelola BPJS sebagai badan yang profesional yang mengacu pada target-target yang terukur dan dikelola secara manajamen modern,\" kata Masassya

Titip JHT

Dalam kesempatan itu, Elvyn juga menjelaskan, PT Jamsostek akan menitipkan Jaminan Hari Tua ke Balai Harta Peninggalan jika dana tersebut tidak juga diambil peserta yang berhak. Batas waktu yang ditetapkan adalah akhir Desember tahun ini.

Dia mengatakan, para pekerja peserta Jamsostek masih bisa mengklaim JHT- nya meski sudah dititipkan ke Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP adalah Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badan ini bertugas mewakili dan mengurusi kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Elvyn menyebut, PT Jamsostek menitipkan dana JHT tersebut karena sudah menginformasikan dengan beragam cara agar pekerja yang karena ketidaktahuan atau mungkin tidak diinfokan perusahaan tempat bekerja bahwa mereka adalah peserta Jamsostek dan ada dana JHT mereka di BUMN itu.

Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Juanedi menambahkan, hingga saat ini masih tersisa sekitar Rp1,1 triliun dana JHT pekerja usia di atas 55 tahun yang belum diambil.

Setelah diverifikasi, sebelumnya terdapat sekitar Rp1,8 triliun dana JHT yang belum diklaim pemiliknya dan secara berangsur sebagian sudah diambil sehingga tersisa Rp1,1 triliun. Diperkirakan dana tersebut milik sekitar satu juta peserta.

\"Dibantu dengan data dari e-KTP kini sudah terdata 59% peserta jamsostek pemilik dana tersebut dan angka itu akan terus meningkat sehingga kami harapkan bisa memaksimalkan penyaluran dana milik pekerja tersebut,\" kata Junaedi.

Sejauh ini, PT Jamsostek sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data kependudukan untuk memudahkan mendeteksi peserta jamsostek yang alpa mengklaim dana jaminan hari tuanya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan PT Jamsostek Agus Supriyadi menegaskan, jika sebelumnya pihak menggunakan media untuk menginformasikan kepada peserta agar mereka datang ke kantor cabang, kini dengan dengan e-KTP, BUMN itu bisa lebih aktif menghubungi secara langsung karena identitasnya sudah terdeteksi.