Anggaran untuk pelaksaan Ujian Nasional (UN) sebesar Rp800 miliar lebih dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013. Namun karena lemahnya koordinasi dan manajemen pelaksanaan ujian dari pusat hingga daerah telah mengakibatkan pelaksanaan UN di 11 provinsi sempat mengalami penundaan. Rutinitas yang harusnya tidak ada lagi permasalahan dalam penyelenggaraannya ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah pelaksanaan UN di Indonesia.

Ya, keterlambatan tersebut membuat jadwal UN di 11 provinsi menjadi molor. Jadwal ujian Bahasa Indonesia yang seharusnya diselenggarakan pada Senin, 15 April 2013, dipindah ke pekan depannya. Untuk Bahasa Inggris dan Fisika atau Ekonomi, ditunda menjadi 23 April 2013. Sementara itu, untuk mata pelajaran Matematika yang seharusnya Rabu, 17 April, bergeser ke hari Jumat, 19 April 2013.

Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, keterlambatan pelaksanaan ujian nasional SMA di 11 provinsi adalah tanggungjawabnya meskipun dalam pelaksanaan ujian nasional, penyelenggaranya adalah Badan Standar Nasional Pendidikan dibantu oleh direktur jenderal lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

”Dibanding tahun sebelumnya, pelaksanaan UN tahun ini paling berat. Kami akan melakukan evaluasi, mencari tahu di mana letak tidak sinkronnya hingga terjadinya kendala seperti ini,\" kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh usai memantau percetakan PT Ghalia Indonesia Printing, di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tanggungjawab Bersama

Mengingat kontrak kerja sama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan naskah asli soal UN ke rekanan untuk digandakan. Atas dasar ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan DPR juga harus ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi. 

Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud mengatakan bahwa kesalahan atas keterlambatan pelaksanaan UN tidak bisa hanya ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan PT Ghalia Indonesia Printing saja. DPR sebagai pihak yang menyetujui pencairan anggaran pengadaan UN juga harus ikut bertanggung jawab. Pasalnya, 25 hari sejak persetujuan pencairan anggaran dikeluarkan oleh DPR hingga pelaksanaan ujian bukanlah waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengadaan soal UN se-Indonesia.  

\"Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal 20 Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se Indonesia bisa selesai dalam 25 hari,\" tandas Marsudi.

Oleh karena itu, lanjut dia, keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, dan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang di waktu mendatang, PBNU mendesak evaluasi menyeluruh bisa dilakukan. Kemungkinan adanya kesalahan dan pelanggaran juga diminta diusut secara tuntas.