TII: 6 Parpol Besar Tak Transparan - Sumber Pendanaan

NERACA

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) mengatakan sumber pendanaan enam partai politik (parpol) dari total sembilan parpol yang memiliki wakil di DPR saat ini dinilai tidak transparan perihal asal-muasal sumber pendanaan. Keenam parpol tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran dalam sumber pendanaan parpol. “Dari hasil survei kami, hanya tiga parpol yang bisa dibilang transparan dalam pendanaannya. Sementara sisanya belum transparan,” ujar Peneliti TII, Putut Aryo Saputro di Jakarta, Selasa (16/4). Ketiga parpol yang dinilai TII transparan yaitu Partai Gerakan Indonesia Baru (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Gerindra skornya 3,74, disusul PAN dengan skor 3,64 dan PDIP sebesar 3,10. Sedangkan enam partai lainnya memiliki skor di bawah 3,” terangnya. Skor tertinggi dalam survei ini adalah empat dan terendah adalah satu. “Satu itu berarti informasi tidak tersedia, sementara skor empat berarti datanya lengkap,” tambah Putut.

Data survei yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif yang menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP. Waktu survei adalah dari Juni 2012 sampai April 2013. “Informan utamanya adalah Bendahara Umum DPP Parpol atau yang mewakilinya yang menguasai seluk beluk partai,” kata Putut.

Dokumen keuangan partai politik diperiksa, termasuk AD/ART Parpol. Proses pengambilan data dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Setiap parpol diberikan 27 pertanyaan utama mengacu pada regulasi UU Partai Politik dan UU Keterbukaan Informasi Publik, terkait dengan Informasi yang Wajib Tersedia (15 pertanyaan), Informasi yang Wajib Dipublikasikan (8 pertanyaan), dan Informasi yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah (4 pertanyaan).

Masing-masing jawaban dan kelengkapan datanya akan memperoleh skor 1 jika informasi tidak tersedia sama sekali, skor 2 jika informasi tersedia, namun tidak lengkap (kurang dari 50%), skor 3 jika informasi tersedia namun tidak lengkap lebih dari 50%, dan skor 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap.

Dalam hal penghitungan skor dan analisis data, maka proporsinya adalah 45% untuk informasi yang wajib tersedia, 25% untuk pertanyaan untuk informasi yang wajib dipublikasikan, dan 30% untuk informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Seluruh instrumen telah disosialisiasi dan konsultasikan dengan seluruh partai politik yang disurvey sehingga tidak menguntungkan pihak tertentu saja.

Publikasi melalui website

Di tempat yang sama, Peneliti Institute for Strategic Initiatives, Lucki Jani, mengatakan yang menonjol dari penilaian survei ini adalah tingginya tingkat kepatuhan semua partai politik terhadap aturan terkait informasi yang wajib dilaporkan kepada Pemerintah.

“Sebaliknya, dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan. Sementara yang mendongkrak nilai Gerindra dan PAN dalam indeks transparansi pendanaan partai politik ini karena keduanya telah mempublikasikan informasi yang wajib tersedia melalui website partai masing-masing,” jelas Lucky.

Menanggapi hasil survei ini, Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, menambahkan dengan keuangan partai yang dapat dikontrol, demokrasi harusnya menjadi proses politik yang murah. “Partai yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi. Pada gilirannya, seluruh sistem politik dan pemerintahan akan menjadi korup,” jelas Dadang.

Survei ini dilaksanakan atas pemahaman bahwa partai politik yang transparan, akuntabel dan kredibel merupakan pilar utama demokrasi yang menjadi elemen penghubung antara Pemerintah dan rakyat. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap parpol.

Sulit dideteksi

Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam survei ini adalah dari mana partai mendapatkan dana. Menurut Putut, seharusnya partai menyodorkan data yang jelas dari mana saja dia mendapatkan dana. Dari perorangan siapa saja dan dari perusahaan mana saja.

Hasil survei menyebutkan bahwa PDIP, PAN, dan Gerindra mendapatkan skor 4 untuk kejelasan identitas penyumbang perorangan anggota parpol. Enam partai lainnya tidak memberi keterangan. “Kami cukup mudah mendapatkan aliran dana dari perorangan asal ketiga partai itu. Karena pemberi dananya adalah anggota DPR. Bisa ditelusuri setoran sebulan berapa, setahun berapa, dibelanjakan untuk apa,” jelas Putut.

Namun transparansi pemasukan dana tidak semudah itu untuk identitas penyumbang dari perusahaan atau badan usaha. Hanya PDIP dan Gerindra yang transparan dalam hal ini, itupun hanya mendapatkan skor dua. Berarti masih lebih dari separuh informasi tidak dibuka dari kedua partai ini. Tujuh partai lainnya malah sama sekali tidak transparan dalam laporan pendanaan dari badan usaha.

“Sangat sulit mendapatkan data penerimaan sumbangan dari perusahaan dan badan usaha. Hanya PDIP dan Gerindra yang skor dua. Selebihnya satu artinya tidak ada informasi sama sekali. Ini karena belum ada standar pencatatan yg baik. Itu yang malah jadi salah satu rekomendasi kita, bahwa seharusnya ada standar pendatatan keuangan dan standar auditnya. Kondisinya sekarang, partai suka-suka mereka, tidak ada pedoman, tidak ada standard,” jelas Putut. [iqbal]

Related posts