Ketika ketidakpastian terjadi, investor dan pelaku usaha umumnya kesulitan memprediksi biaya dan margin serta keberlangsungan bisnisnya. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh pada peringkat daya saing usaha Indonesia pada tahun ini.

Kita masih ingat, Bank Dunia melalui survei Easy of Doing Business-nya telah menempatkan Indonesia pada urutan 129, memburuk dari 2012 yang berada pada posisi 126 dalam kemudahan memulai usaha. Padahal, negara tetangga Malaysia justeru membaik dari posisi 46 (2012) meningkat menjadi peringkat ke-44 tahun ini.

Ini menggambarkan adanya fakta ketidakpastian yang menurunkan daya saing usaha Indonesia, yang determinasi utamanya disebabkan oleh kepemimpinan dan birokrasi yang buruk selama ini.

Misalnya gonjang-ganjing harga BBM bersubsidi yang ramai belakangan ini, ditambah lagi dengan kurangnya rasa percaya diri Bank Indonesia (BI) yang menurunkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 dari semula 6,8% menjadi 6,2%, merupakan bukti kepemimpinan di negeri ini belum mantap membaca perkembangan kondisi di dalam negeri.

Padahal, fakta subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) beberapa tahun terakhir terus melonjak dan sangat membebani APBN. Tahun 2009 baru Rp 45,04 triliun, tahun berikutnya naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 82,35 triliun, lalu 2011 me­lonjak jadi Rp 168 triliun, dan 2012 mencapai Rp 222,8 triliun. Tanpa pengendalian, tahun ini diprediksi akan mencapai Rp 320 triliun.

Pemerintah sudah pasti merasakan tekanan amat berat subsidi terhadap anggaran negara sejak dua tahun lalu. Berbagai upaya untuk mengendalikan dan membatasi subsidi BBM hanya terus menerus diwacanakan. Mulai dari pemasangan stiker bagi ken­daraan pribadi dan dinas, beralih ke bahan bakar gas (BBG), hingga pemanfaatan teknologi informasi. Namun, semua hanya berhenti pada wacana.

Saat itu, memang sudah muncul usulan menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi kurang memperoleh tang­gapan positif karena dinilai bukan kebijakan populis atau prorakyat. Pemerintah, khususnya presiden masih berkepentingan menjaga citranya. Selain itu, pernah ada pengalaman pahit dan menjadi trauma ketika usulan menaik­kan har­ga BBM, ternyata ditolak oleh DPR.

Tidak hanya itu. Kepastian hukum yang tidak jelas menjadi penghambat investor asing berinvestasi di sektor riil yang bersifat jangka panjang. Akibatnya, modal asing yang deras masuk dalam bentuk investasi portofolio, yang mencari untungan sesaat, kemudian kabur.

Kalangan pengusaha asing mengeluhkan masalah utamanya terletak di korupsi, birokrasi, dan kepastian hukum. Sebelumnya pengusaha tertarik dengan kebijakan one stop service dalam hal pelayanan perizinan, namun dalam implementasinya kurang memadai karena terkendala birokrasi yang amburadul.

Izinnya berbelit-belit dan dipersulit, dan tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), sehingga membuat peringkat iklim investasi dan kemudahan berusaha kita terus menurun belakangan ini.

Belum adanya kepastian mengendalikan subsidi BBM  tersebut, hal ini akan membuat beban subsidi terus membengkak dan kian mengkha­watirkan. Apalagi masalah yang dihadapi bertambah kompleks, yaitu muncul ancaman inflasi tinggi dan defisit ganda (twin deficit). Kini, saatnya momen pemerintah untuk bersikap tegas untuk membuat nyaman pengusaha.