Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Belum juga pulih ingatan masyarakat soal citra buruk pegawai pajak yang melakukan korupsi oleh Gayus Tambunan atau Dhana Widyatmika di waktu lalu, kini ingatan buruk tersebut terulang lagi dengan kasus penangkapan seorang pegawai pajak Pargono Riyadi (PR) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Kabar ini sudah pasti menampar petinggi Ditjen Pajak, lantaran kasus korupsi pengemplangan pajak belum juga berakhir dan bahkan diduga akan kembali terulang pada kasus yang sama. Tak pelak sikap amarah, Dirjen Pajak Fuad Rahmany yang berjanji akan memecat pegawai pajak tersebut sangat berasalan. Karena ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Artinya, masyarakat selama ini yang bersusah payah untuk menjadi wajib pajak (WP) yang taat dan patuh, akhirnya dikhianati oleh oknum petugas pajak sendiri lantaran begitu mudahnya bisa disuap oleh segelintir orang. Bila demikian, masyarakat juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya kalau tidak taat bayar pajak ataupun apatis soal pajak.

Banyak seribu alasan bagi masyarakat menolak bayar pajak, mulai manfaatkan hasil pajak yang belum dirasakan hingga penggunanaan hasil pajak hanya untuk memperkaya orang pajak. Maka tidak heran, kala itu musyawarah nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2012 lalu sempat mewacanakan fatwa haram bagi umat Islam membayar pajak karena banyaknya kasus korupsi pajak.

Selain itu, ironisnya target pendapatan negara dari pajak tiap tahunnya selalu meleset dari target. Sanksi sosial masyarakat terhadap pegawai pajak yang selalu mencemohkan dengan sarang korupsi, rupanya berimbas terhadap pegawai pajak umumnya. Kendati demikian, tidak semua pegawai pajak memiliki moral buruk. Namun begitulah sanksi sosial masyarakat akan terus melekat terhadap institusi pajak.

Dahulu reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan di sektor pajak dengan remunerasi, diharapkan bisa menghapus perilaku kotor suap yang dilakukan pegawai pajak dan menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Namun toh, kebijakan tersebut belum bisa membuat lembaga ini bebas dari pusaran korupsi dan suap.

Sudah saatnya, pemerintah menata kembali dan mengevaluasi SDM pegawai pajak sebagai salah satu pemetaan dan upaya mengeliminir terhadap berbagai kasus pajak selama ini. Soal pemecatan oknum pegawai pajak yang terbukti menerima suap, memang perlu dilakukan sebagai sanksi tegas.

Hanya saja, pemecatan sendiri bukan jalan pintas memutus mata rantai korupsi di lingkungan pajak. Namun bagaimana melakukan reformasi hingga keakar-akarnya lembaga pajak, khususnya  pengadilan pajak yang rawan terjadi praktik suap menyuap. Kalau perlu usulan pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung, bukan lagi di Kementerian Keuangan bisa dikaji kembali. Tidak hanya itu, pengawasan dari masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah peluang praktik korupsi di sektor pajak.

Bila sektor pajak saja, mudah di korupsi oleh segilintir orang yang mengemplang, apalah jadinya bangsa ini untuk bisa membiayai perekonomian. Yang ada hanya sikap ketidadilan yang merugikan banyak orang dan bikin bangkrut negara ini.