BI Dorong Bank Syariah Persiapkan SDM - Pembiayaan Sektor Pertanian

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai perbankan syariah perlu mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang handal untuk meningkatkan portofolio dalam pembiayaan di sektor pertanian. \"Saat ini secara makro kita mendorong pembiayaan ke arah yang produktif, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Hanya mungkin yang harus dipahami juga oleh perbankan adalah kehandalannya, sejauh mana kesiapan SDM,\" kata Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi di Jakarta, Rabu (10/4).

Dia mengatakan, jika perbankan ingin berkontribusi di suatu sektor, maka perbankan syariah juga harus menyiapkan SDM yang kompeten dan baik sebelum masuk ke sektor tersebut, apalagi sektor-sektor yang berisiko tinggi. \"Tapi sebetulnya banyak pilihan ya di sektor pertanian itu yang bisa dibiayai oleh perbankan, pembibitan misalnya,\" ujarnya.

Untuk pembibitan, lanjut Edy, saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang ingin bertanam holtikultura dengan adanya larangan impor untuk tanaman pangan tersebut. Menurut dia, hal ini menjadi salah satu potensi untuk dibiayai oleh perbankan.

Namun Edy menambahkan, kesiapan SDM juga berlaku untuk bank konvensional yang saat ini portfolio pembiayaan di sektor pertanian hanya lima sampai enam persen dari total pembiayaan perbankan. BI bersama pemerintah juga telah bekerjasama dalam persiapan SDM untuk sektor pertanian yakni dengan meningkatkan kapasitas keterampilan petugas bank untuk masuk ke sektor pertanian.

\"Kita memiliki kluster-kluster binaan dari BI yang di sektor pertanian misalkan cabe dan bawang, untuk memahami bagaimana bisnis di sektor pertanian atau di komoditi tertentu tentang risiko dan sebagainya,\" kata dia. Selain itu, BI melalui kantor-kantor cabang BI di seluruh Indonesia juga melakukan pendekatan untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah.

Di tempat terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran hingga 28 Maret 2013 telah mencapai Rp17,9 triliun atau 11,7% dari target APBN sebesar Rp153,3 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menunjukkan defisit tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp254 triliun dan belanja negara sebesar Rp271,9 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan yang telah mencapai Rp220,5 triliun atau 18,5% dari target Rp1.193 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp33,3 triliun atau 10% dari target Rp332,2 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp210,3 triliun atau 18,5% dari target Rp1.134,3 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp10,2 triliun atau 17,4% dari target Rp58,7 triliun.

Sedangkan realisasi belanja pegawai mencapai Rp50,9 triliun atau 21,1% dari pagu Rp241,6 triliun, belanja barang Rp12,4 triliun atau 6,2% dari pagu Rp200,7 triliun dan belanja modal Rp10,4 triliun atau 5,6% dari pagu Rp184,4 triliun.

Penyerapan belanja subsidi energi telah mencapai Rp23,5 triliun atau 8,6% dari pagu Rp274,7 triliun yang terdiri atas subsidi BBM Rp23,5 triliun atau 8,6% dari pagu Rp274,7 triliun dan subsidi listrik Rp20 triliun atau 24,7% dari pagu Rp193,8 triliun. [ardi]

Related posts