Bappenas Dorong 3 Isu Strategis - Tahun Ini RKP Terakhir

NERACA

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengungkapkan terdapat tiga isu strategis yang menjadi inti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, guna mendukung pembangunan nasional. Ketiga isu strategis tersebut yakni mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, melanjutkan direktif presiden serta memperhatikan isu terkini.

Lebih lanjut Armida menjelaskan, terkait RPJMN 2010-2014, dari beberapa indikator utama seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha serta lainnya sejauh ini sudah berjalan sesuai rencana dan tercapai.

\"Namun beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di tahun 2014. Dan jika dinilai saat ini rekapitulasi review RPJMN 2010-2014 kita sudah mendapat nilai C, dan tentunya harus ditingkatkan hingga menjadi A,\" terangnya di Jakarta, Senin (8/4).

Di sisi lain, direktif presiden yang harus diperhatikan antara lain pemantapan perekonomian domestik yang berkeadilan (MP3EI, surplus beras 10 juta ton 2014, konversi energi, dan mobil rendah emisi), peningkatan kesejahteraan rakyat (MP3KI, peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih, pembangunan shelter bencana), serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

\"Untuk direktif presiden ini termasuk di dalamnya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat,\" tambahnya. Sedangkan beberapa isu terkini antara lain penanganan banjir, pemenuhan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), permasalahan perburuhan dalam negeri, penanganan keamanan dalam negeri, stabilitas politik menjelang pemilu 2014, dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Pada bagian lain, Armida menjelaskan, dalam RKP 2014 juga dimuat Pagu Indikatif atau alokasi anggaran kementerian/lembaga 2014, yang merupakan batas atas dan dapat berkurang apabila usulan tidak dapat diselesaikan menjelang Perpres RKP 2014. Armida juga mengingatkan kalau RKP 2014 ini merupakan yang terakhir untuk Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menambahkan, target 2014 harus menumbuhkan ekonomi sebesar 6,4% - 6,9%, penurunan kemiskinan sekitar 8% - 10%. \"Diharapkan inflasi hanya 4,5% dan penangguran 5% - 6%,\" paparnya. Armida juga menambahkan, untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), secara pagu indikatif 2014 sebesar Rp561,2 triliun, meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp541 triliun.

Terdapat arahan spesifik untuk memperkuat program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dinaikkan menjadi 29%, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dinaikkan. “Serta PNPM akan diidentifikasi hingga 273 kecamatan akan didata,” ungkap Armida.

Terkait belanja barang dan modal, Bappenas meminta pemerintah agar melakukan efisiensi. Output cadangan, lanjut Armida, artinya ada anggaran namun kegiatannya belum jelas (well defined). Hal tu tidak boleh dan harus dikurangi. Dia lalu mencontohkan, pembangunan gedung kementerian yang sudah harus selesai tahun ini dan diharapkan tidak terbawa pada anggaran tahun depan serta proyek multi tahun atau duplikasi, juga harus dibersihkan. [sylke]

BERITA TERKAIT

SAAT INI ADA 11 MASKAPAI NASIONAL MEGAP-MEGAP - INACA Minta Pemerintah Proteksi Maskapai Domestik

Jakarta-Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang juga menjabat Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara, meminta pemerintah memproteksi maskapai nasional…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong industri mengelola…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…