NERACA

Jakarta - Saat ini Pemerintah masih mencari jalan keluar atas kemelut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang porsinya terlalu besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku hingga saat ini Pemerintah mempunya dua opsi terkait dengan subsidi BBM, yaitu melarang mengkonsumsi BBM Bersubsidi bagi kalangan menengah ke atas atau menaikkan harga. Apabila opsi kenaikkan dipilih, maka pemberian bantuan bagi rakyat miskin menjadi harga mati.

\"Setelah dihitung dengan matang-matang, lalu keluarlah keputusan untuk menaikkan harga BBM, tentu akan memukul rakyat miskin. Oleh karena itu, keadilan harus didapatkan oleh mereka, salah satunya, ya, memberikan bantuan. Bagi saya itu adalah harga mati,\" tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dihadapan 1.000 pengusaha dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (8/4).

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, kalau akan ada penolakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin. Pasalnya, pemberian bantuan ini dikaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. \"Kalau sudah masuk ranah politik, kita perlu bicara bersama. Kita tidak menginginkan ketika fiskal kita bagus akan tetapi orang miskin jadi menderita. Maka bantuan ini menjadi harga mati,\" paparnya.

Lantas, Presiden mempunyai usul agar tidak ada muatan politik dalam pembagian bantuan kepada rakyat miskin semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu caranya adalah menghilangkan semua bendera-bendera partai. SBY juga mengingatkan, kepada para pengusaha ataupun pengamat yang telah sepakat untuk menaikkan BBM maka diminta jangan balik kanan. \"Kalau ada gelombang penolakan terhadap BBM, jangan balik kanan,\" cetusnya.

Dia pun mengaku sejak menjabat sebagai Presiden, SBY telah menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali, yaitu pada 2005 sebanyak dua kali dan pada 2008. Atas naiknya harga BBM, lanjut SBY, menyebabkan harga-harga lainnya termasuk pangan juga naik. Namun, kenaikan harga tersebut tidak sebanding dengan naikkan harga BBM atau menjadi lebih besar ketimbang dari kenaikan harga BBM sendiri. \"BBM naik sekian ribu tapi harga yang lain itu naiknya tak sebanding,\" jelasnya.

Merusak mental

Sementara Ekonom FE UGM Sri Adiningsih, mengatakan bahwa BLT yang selama ini digelontorkan Pemerintah telah merusak mental masyarakat miskin menjadi pemalas dan bermental pengemis, “Berikutnya pemerintah harus cari alternatif baru pengganti BLT sebagai dana kompensasi BBM untuk program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja,”jelasnya.

Dia juga mengingatkan dana kompensasi harus dialokasikan pada sasaran yang tepat. Alasannya sebagai komoditas strategis, kompensasi ini sangat rawan terhadap kebocoran. Pandangan yang sama juga disampaikan Ekonom FEUI Telisa Aulia Falianty. Menurut dia, BLT tahun ini tidak boleh pakai kembali karena banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran.

“Dahulu banyak yang memperoleh BLT adalah bukan masyarakat miskin sebenarnya,”tuturnya. Kemudian di lapangan, lanjut Telisa, implementasi program BLT masih banyak terkendala. Antara lain dalam proses penyalurannya. Tak jarang, BLT tersebut terdistribusi pada masyarakat ataupun kepala keluarga yang tergolong masih cukup mampu. Tak ayal beberapa warga masyarakat pun mengeluhkan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak berwenang terkait pembagian BLT.

Kondisi ini harus segera disikapi sebab jika tidak akan rawan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Upaya pendataan warga yang berhak menerima harus dilakukan dengan cermat. Lebih jauh Telisa mengungkapkan, meski bantuan tersebut tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penerimanya, namun dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, bukan tidak mungkin jumlah peminat bantuan BLT akan bertambah banyak. Misalkan saja, ada warga miskin yang telah meninggal, pindah atau perekonomiannya sudah meningkat atau semakin terpuruk.

Telisa mencontohkan negara sudah menerapkan BLT yang baik, seperti Amerika dan Jerman. Pada negara maju tersebut, mereka memberikan bantuannya bersifat produktif dan sementara. Apabila masyarakat tersebut sudah bisa berdiri sendiri, maka bantuan tersebut segera dicabut dan seharusnya pemerintah memberikan bantuan itu bersifat padat karya dan jangan langsung diberikan uang. [bari]