BKF: Bukan Dilandasi Opsi Kuat atau Lemah - Pengendalian BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan pengambilan keputusan terkait pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan dilandasi keunggulan atau kelemahan dari setiap opsi yang ada.

\"Keputusan yang akan diambil saya kira bukan berdasar keunggulan atau kelemahan dari setiap opsi yang saat ini muncul di media massa,\" kata Bambang di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, pekan lalu.

Dia menekankan apa pun opsi yang akan diambil pemerintah nantinya harus dipilih kebijakan yang paling memungkinkan untuk bisa menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. \"Jadi yang penting itu harus menjaga angka 46 juta kiloliter dan tentunya menjaga fiskal kita, itu saja intinya,\" ujar Bambang.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat dijumpai di kantornya menyatakan pemerintah masih berupaya memutuskan opsi yang akan diambil terkait permasalahan BBM bersubsidi. Dia meminta seluruh pihak menunggu keputusan pemerintah. Yang pasti kata Hatta, pemerintah akan mengambil keputusan pengendalian BBM bersubsidi pada bulan ini juga.

\"Keputusannya April. Pokoknya nanti akan ada keputusan,\" ujar dia. Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kilo liter apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya makin meningkat. Peningkatan volume tersebut akan membebani anggaran.

Sejumlah opsi yang muncul untuk mengatasi hal itu antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi, kenaikan harga BBM bersubsidi, penggunaan BBM jenis baru RON 90 dan lain sebagainya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan diperlukan kebijakan BBM yang dapat menyelamatkan fiskal sekaligus sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

\"Jangan sampai kebijakan yang kita ambil di satu sisi menyelamatkan fiskal tetapi di sisi lain rakyat miskin semakin banyak,\" kata dia. Dia mengatakan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi secara langsung akan mendorong inflasi dan menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mengkaji dengan cermat kebijakan BBM yang akan diambil.

Ahli di bidangnya

Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan bahwa dirinya mengharapkan figur menteri keuangan baru memiliki kemampuan memadai dalam bidang fiskal dan ekonomi makro. \"Istilahnya tidak perlu belajar lagi, karena waktu tinggal 1,5 tahun,\" papar dia.

Bambang mengharapkan calon menteri keuangan mampu beradaptasi secara cepat dalam merumuskan kebijakan terkait anggaran, terutama dalam penyusunan APBN 2014 dan APBN-Perubahan 2013. Sedangkan kemampuan teknis dan pengalaman dibutuhkan, karena menteri keuangan harus bisa menyelamatkan perekonomian nasional, tidak hanya berbicara mengenai upaya menjaga defisit anggaran.

\"Kalau fiskal saja nanti sangat sempit karena hanya bicara bagaimana cara menyelamatkan anggaran bukan menyelamatkan ekonomi. Soal subsidi BBM kan bukan hanya anggaran, karena kestabilan ekonomi juga penting,\" ujarnya.

Bambang mengatakan menteri keuangan baru tidak harus berasal dari lingkungan internal Kementerian Keuangan, asalkan calon tersebut memiliki persyaratan dalam bidang fiskal dan ekonomi makro.

\"Saya pikir tidak harus internal, yang penting bisa langsung menangkap esensinya dan jangan sama sekali (orang) baru,\" ujarnya. Saat ini, sejumlah nama muncul untuk menjadi menteri keuangan yang baru, antara lain Kepala BKPM Chatib Basri, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, dan Gubernur BI Darmin Nasution. [ardi]

Related posts