Proyek APBN Belum Jalan, Belanja Konstruksi Rendah - Sepanjang Kuartal Pertama 2013

NERACA

Jakarta – Belanja sektor konstruksi nasional dianggap masih rendah. Sepanjang kuartal pertama tahun 2013, belanja konstruksi nasional baru sekitar Rp 72 triliun dari total pasar sebesar Rp 400 triliun. Artinya hanya sekitar 18%. Rendahnya belanja konstruksi merupakan akibat dari banyaknya proyek infrastruktur yang belum memulai pembangunannya.

“Rendahnya penyerapan belanja konstruksi karena beberapa proyek pemerintah, swasta, maupun badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) belum sepenuhnya selesai dilelang. Peningkatan belanja konstruksi ini ditaksir mulai besar pada kuartal II ini menyusul adanya beberapa proyek sudah mulai konstruksi,” kata Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Sudarto di Jakarta.

Pada tahun ini, sambung dia, belanja konstruksi nasional ditaksir sebesar Rp400 triliun atau naik 20% dibanding tahun lalu Rp330 triliun dan tahun 2011 Rp250 triliun. Perkiraan belanja konstruksi tahun ini berasal dari proyek konstruksi yang dibiayai anggaran dan belanja negara (APBN) sebesar Rp93 triliun, APBD Rp40 triliun, BUMN/BUMD Rp97 triliun, dan swasta Rp170 triliun. \"Nilai dari APBN ini memang lebih rendah dari swasta, tapi tetap dibutuhkan untuk men-trigger pembangunan,\" ujar dia.

Sudarto menambahkan, peningkatan belanja konstruksi nasional sejak tahun 2011 menandakan pemerintah berkomitmen mengembangkan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi. \"Itu direfleksikan dalam APBN 2013 yang 11,76% dari total Rp1.657,9 triliun untuk infrastruktur,\" kata dia.

Menurut Sudarto, sektor konstruksi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan negara. Hal itu diperlihatkan melalui konstribusi sektor konstruksi sebesar 8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2011 dan di tahun 2012 sebesar 10%. Sedangkan tahun ini diperkirakan 11-12%.

Kendati demikian, dia mengakui, keberpihakan pemerintah dinilai masih kurang, terutama mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) final yang ditetapkan 3%. Sedangkan di luar negeri pengenaan pajak itu tidak ada. Adapun dari sisi suku bunga, juga dinilai masih terlalu tinggi yang mencapai 12,5% per tahun.

“Kami juga masih harus berkompetisi dengan kontraktor asing yang masuk ke Indonesia dengan dukungan bank dari negeri mereka. Suku bunga juga rendah sekitar 3-4%,” tutur Sudarto.

Kendala lain yang menghambat pembangunan konstruksi adalah minimnya jumlah tenaga kerja terampil di bidang konstruksi. Akibatnya, booming-nya industri ini tidak diimbangi dengan ketersedian sumber daya manusianya. “Karena itu, kami tengah mengharmonisasi dengan negara lain terkait adanya sertifikasi bagi tenaga terampil, dari tingkat mandor hingga manajer proyek,” tambah dia.

Menuju Konferensi IFAWPCA

Wakil Ketua AKI Victor Sitorus mengatakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaran konferensi ke-41 International of Asian and Western Pacific Contractors Association (IFAWPCA) pada 2-5 Maret 2014. Konferensi ini sebagai media bertukar pikiran, berbagi ide dan pengalaman di industri konstruksi.

“Ada 16 negara yang akan hadir. Negara-negara ini akan memberikan proyek yang ada dan sedang dibangun dan akan menjadi contoh untuk negara lainnya,” jelas dia yang juga sebagai sekretaris jenderal IFAWPCA.

Sebelum pertemuan itu dilakukan, AKI juga akan mengikuti pameran BAUMA di Munich, Jerman Pada 14-21 April 2013 ini dengan menghadirkan 15 perusahaan kontraktor lokal untuk menggaet investor. Pameran ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan BKPM.

Related posts