Keberlanjutan PNPM-MP3EI Tergantung Presiden Baru - Target Pertumbuhan Dilepas

NERACA

Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berada di tangan presiden baru periode mendatang.

\"RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berakhir 2014. Salah satunya adalah program penanggulangan kemiskinan kluster II adalah PNPM. RPJM berikutnya, 2014-2019, persisnya bagaimana tergantung pemerintahan akan datang,\" kata Armida, ketika berdialog dengan bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (31/3), pekan lalu.

Armida bersama sejumlah staf ahli Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum hadir di Palu dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi yang dibuka kemarin. Usai pembukaan, Armida memberikan kesempatan kepada peserta Musrembang yang terdiri dari wali kota/bupati dan kepala-kepala Badan Perencanaan Pembangunan kota/kabupaten di daerah itu untuk berdialog.Dialog itu dipandu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Menanggapi pertanyaan peserta dialog, Armida mengatakan nasib program PNPM ke depan akan sangat tergantung juga dari Menteri PPN/Bappenas ke depan. \"Menteri siapa, saya sendiri juga tidak seperti apa nantinya, demikian juga presidennya akan datang,\" terangnya. Demikian halnya terhadap nasib kelanjutan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga tergantung dari pemerintahan akan datang.

\"Bapak/ibu di daerah yang merasakan baik, ya, sampaikan saja PNPM bagus. Jangan dihapus. Begitu juga dengan MP3EI,\" tambah Armida. Dia juga mengatakan, presiden/wakil presiden terpilih nantinya akan menyampaikan \"buku putih\" mencakup rencana program. \"Buku putih\" tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara detail oleh Bappenas. Dia menambahkan rencana pembangunan tetap akan berjalan dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional.

Jika \"buku putih\" yang disampaikan presiden/wakil presiden terpilih tidak sesuai dengan koridor RPJP nasional maka Bappenas bisa menyampaikan ke presiden. \"Bappenas juga menyarankan bahwa PNPM dan MP3EI bagus. Bagaimana kalau dilanjutkan,\" papar dia. Armida mengatakan dari program yang ada saat ini tidak ada yang bisa dikunci karena kuncinya sendiri adalah undang-undang.

\"Tidak ada juga yang bisa dibilang itu pasti,\" ungkapnya. Tak hanya itu saja, pemerintah, lanjut Armida, melepas target pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2014 mendatang namun tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi minimal enam persen. \"Untuk target pertumbuhan ekonomi, istilahnya, kita agak lepas. Kita lebih realistis dan tidak ngotot dengan target tujuh persen,\" jelas dia.

Menjaga fiskal

Namun, lanjut Armida, pemerintah tetap tidak melepas target dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat. \"Jadi artinya pengurangan kemiskinan itu tetap ingin kita capai di 2014. Paling tinggi kemiskinan itu 10%. Kalau bisa lebih rendah dari itu lebih baik,\" ujarnya. Selain itu, penciptaan kesempatan kerja atau tingkat pengangguran maksimal enam persen.

Selanjutnya Armida mengatakan, hal yang penting yakni bagaimana menerjemahkan kedua hal tersebut ke dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2014 dengan tantangan keterbatasan anggaran.

\"Presiden akan menyampaikan hal tersebut saat Musrenbangnas nanti,\" katanya. Armida mengatakan, dengan situasi dan kendala di sisi anggaran dan pemerintah harus menjaga fiskal agar tetap kredibel maka dibutuhkan langkah-langkah strategis.

\"Yang pertama efisiensi, Maksudnya tidak berarti bujet (anggaran) itu lalu berkurang atau kontraksi, tidak seperti itu. Tetap bujetnya itu bagaimana menjamin program-program yang direncanakan dan beberapa area itu ada penambahan atau penekanan, efisiensi di sini maksudnya penajaman,\" ujar Armida.

Selain efisiensi, realokasi dapat dilakukan bila dianggap perlu, serta juga nanti ada dana tambahan (on-top). \"Yang kedua yakni dari sisi postur belanja di mana ada penyelarasan antara belanja modal, belanja barang, dan bantuan sosial supaya komposisinya berimbang,” tandasnya. [ardi/ant]

Related posts