Lima Obat Mujarab Atasi Kartel Pangan

NERACA

Jakarta - Kartel pangan yang terindikasi terjadi di Indonesia cukup membuat masyarakat menderita karena harus membayar lebih untuk membeli produk-produk pangan. Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas LampungBustanul Arifinmemberikan lima cara penanganan kartel pangan.

Pertama adalah menyehatkan produksi pangan Indonesia. “Produksi harus disehatkan. Kalau di hulu beres,kita tidak bergantung dengan negara lain,” kata Bustanul di Jakarta, Senin (25/3). Kedua, lanjut Bustanul, adalah dengan memberikan informasi harga.

Sebetulnya ini sudah ide lama, tetapi tidak ada yang menindaklanjuti.Tidak adanya informasi harga bisamenjadicikal bakal kartel karenapembeli tidak mengetahui harga yang sebenarnya ada di kisaran berapa. Ketika zaman Presiden Soeharto, saatHarmokomenjadi MenteriPenerangan,setiap hari diberitakanharga bawang merahsekian, harga cabai sekian, dan informasi harga komoditas pertanian yang lain.

Ketiga adalah dengan mengadministrasikan perdagangan dengan lebih baik. “Misalnya dengan mendata Tanda Daftar Gudang (TDG). Sekarang ini TDG tidak ada datanya di Kementerian Perdagangan.Nobody have the data,” ujar Bustanul.

Cara penanganan kartel pangan yang keempat, lanjut Bustanul, adalah dengan meningkatkan wibawa dan kapasitas lembaga pengawas persaingan usaha. “KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus diperkuat,” kata dia. Selama ini, KPPU belum diberikan kekuatan karena tidak mempunyai wewenang untuk menindak, hanya mengawasi.Maka wajar saja KPPU sering kali kalah di pengadilan.

Mantan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa sering kali temuan KPPU hanyalah indikasi. “Meskipun kuat, indikasi tidak bisa dimasukkan dalam hukum. Di pengadilan itu tidak cukup. Pengadilan perlu alat bukti langsung yang betul-betul membuktikan adanya kesepakatan antara dua pihak atau beberapa pihak untuk melakukan kartel,” jelas Sutrisno.

Cara kelima, lanjut Bustanul, adalah dengan mengurusi pertanian secara serius.“Tahun ini, separuh penyluh pertanian pensiun. Jumlahnya nanti hanya akan menjadi 14 ribu penyuluh, dari sekarang 28 ribu,” jelas dia.

Selain dari kuantitas yang kurang, kualitas pekerjaan dari para penyuluh itu juga kurang memadai. “Sebagian menjadi bupati, sebagian mengurusi bola, jadi tidak ada yang ke lapangan. Kelembagaan penyuluh ini harus diperbaiki,” ungkapnya.

Bustanul menjelaskan, kalau kartel pangan tidak segera dibenahi, maka masyarakat akan terus terbebani dengan harga pangan yang tinggi. Para importir akan berusaha terus agar bisa melanggengkan bisnisnya. Mereka akan kehilangan ladang kalau tidak diperbolehkan impor lagi. Ini harus dilawan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…