BPJS Dinilai Implementasi Ekonomi Pancasila

BPJS Dinilai Implementasi Ekonomi Pancasila

Jakarta—Desakan agar RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) cepat diselesaikan. Karena semata-mata terkait perwujudan sila ke lima Pancasila tentang keadilan social. “Hal inilah yang coba diwujudkan PDIP yang berjuang mati-matian mendorong pengesahan RUU BPJS, karena dianggap pro rakyat soal keadilan social,” kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam Sarasehan Budaya bertema “Pancasila Sebagai Modal Sosial Bangsa dan Konsensus Nasional dalam NKRI” yang diselenggarakan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Rabu (14/6).

Menurut Puan, UU BPJS sangat dibutuhkan rakyat kecil, karena rakyatlah yang seharusnya menjadi sasaran dari penerapan ekonomi Pancasila. Ketika rakyat merasakan manfaat ekonomi Pancasila maka sebagai ideology, Pancasila menjadi motivatif dan inspiratif. “Pelaksanaan Pancasila ini penting bukan hanya supaya kita tidak menjadi ‘Tuna Pancasila’ tapi juga supaya rakyat Indonesia merasakan manfaat dari Pancasila,” katanya.

Puan Maharani yang juga cucu proklamator Soekarno menambahkan Pancasila memiliki tiga fungsi utama; yaitu sebagai nilai-nilai yang memberi identitas dan mempersatukan seluruh komponen bangsa; pendorong dan pemberi semangat bagi perkembangan dinamika politik, ekonomi dan social.

Lebih jauh kata Puan, kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat kadang mendapat istilah ‘Tuna Pancasila’. Alasanya ini menunjuk pada perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji mengatakan, harus diakui Pancasila sudah dilupakan banyak kalangan. Hal itu ditandai dengan semakin maraknya intoleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat. “Namun tak perlu pesimis, karena sebenarnya mayoritas masyarakat masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara yang tepat,” kata Budi.

Sebagai bukti, Budi menyodorkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 yang menemukan 99% warga Indonesia tahu dan paham makna Pancasila. Survei juga menemukan lebih dari 79% masyarakat masih percaya bahwa Pancasila layak untuk dipegang sebagai dasar negara. “Artinya mayoritas masyarakat merasa Pancasila masih sebagai modal sosialnya,” kata Budi.

Justru yang harus banyak berbenah adalah pada level elit politik dan negara, yang menurut Budi, masih kurang menunjukkan keteladanan nilai-nilai Pancasila. **cahyo

BERITA TERKAIT

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement NERACA Katowice, Polandia -Indonesia membuktikan diri menjadi salah satu negara paling…

BI: Ekonomi Banten Tumbuh Sangat Baik Pada 2018

BI: Ekonomi Banten Tumbuh Sangat Baik Pada 2018 NERACA Serang - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Rahmat Hernowo…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…