BPJS Dinilai Implementasi Ekonomi Pancasila

BPJS Dinilai Implementasi Ekonomi Pancasila

Jakarta—Desakan agar RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) cepat diselesaikan. Karena semata-mata terkait perwujudan sila ke lima Pancasila tentang keadilan social. “Hal inilah yang coba diwujudkan PDIP yang berjuang mati-matian mendorong pengesahan RUU BPJS, karena dianggap pro rakyat soal keadilan social,” kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam Sarasehan Budaya bertema “Pancasila Sebagai Modal Sosial Bangsa dan Konsensus Nasional dalam NKRI” yang diselenggarakan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Rabu (14/6).

Menurut Puan, UU BPJS sangat dibutuhkan rakyat kecil, karena rakyatlah yang seharusnya menjadi sasaran dari penerapan ekonomi Pancasila. Ketika rakyat merasakan manfaat ekonomi Pancasila maka sebagai ideology, Pancasila menjadi motivatif dan inspiratif. “Pelaksanaan Pancasila ini penting bukan hanya supaya kita tidak menjadi ‘Tuna Pancasila’ tapi juga supaya rakyat Indonesia merasakan manfaat dari Pancasila,” katanya.

Puan Maharani yang juga cucu proklamator Soekarno menambahkan Pancasila memiliki tiga fungsi utama; yaitu sebagai nilai-nilai yang memberi identitas dan mempersatukan seluruh komponen bangsa; pendorong dan pemberi semangat bagi perkembangan dinamika politik, ekonomi dan social.

Lebih jauh kata Puan, kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat kadang mendapat istilah ‘Tuna Pancasila’. Alasanya ini menunjuk pada perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji mengatakan, harus diakui Pancasila sudah dilupakan banyak kalangan. Hal itu ditandai dengan semakin maraknya intoleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat. “Namun tak perlu pesimis, karena sebenarnya mayoritas masyarakat masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara yang tepat,” kata Budi.

Sebagai bukti, Budi menyodorkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 yang menemukan 99% warga Indonesia tahu dan paham makna Pancasila. Survei juga menemukan lebih dari 79% masyarakat masih percaya bahwa Pancasila layak untuk dipegang sebagai dasar negara. “Artinya mayoritas masyarakat merasa Pancasila masih sebagai modal sosialnya,” kata Budi.

Justru yang harus banyak berbenah adalah pada level elit politik dan negara, yang menurut Budi, masih kurang menunjukkan keteladanan nilai-nilai Pancasila. **cahyo

BERITA TERKAIT

Implementasi T+2 Berlaku November - Genjot Transaksi Saham

NERACA Jakarta- Semangat inovasi untuk melakukan kemudahan dalam bertransaksi terus dilakukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Teranyar, BEI siap menerapkan…

Kapolri - Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila

Jenderal Pol Tito Karnavian Kapolri Indonesia Kembali pada Demokrasi Pancasila  Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Indonesia harus…

KOTA SUKABUMI - Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat

KOTA SUKABUMI Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat NERACA Sukabumi - Deputi Direksi Bidang SDS dan Umum BPJS…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

Aver Tawarkan Kemudahan Kolaborasi Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan pesat dari industri digital di Indonesia telah mendorong munculnya tren Virtual Office,…