NERACA

Jakarta - Peluang Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam waktu dekat dinilai kecil lantaran masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. \"Belum ada rencana (menaikkan harga BBM Subsidi). Pemerintah masih memikirkan cara pembatasan konsumsi,\" kata Staf Khusus Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut dia, jika terjadi kenaikan harga BBM Bersubsidi sebesar 10% saja, maka akan menambah laju inflasi sebesar 0,7%. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga akan mengakibatkan perekonomian stagnan atau tidak bergerak selama sembilan bulan. \"Kalau terjadi kenaikan, setiap kenaikan 10% maka inflasi akan naik 0,7%,\" terangnya.

Purbaya mengatakan, saat ini Pemerintah lebih cenderung berupaya untuk membatasi konsumsi BBM dibandingkan dengan menaikkan harga BBM karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpotensi mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi dan terlebih belum adanya perbaikan penyerapan anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga, maka kebijakan menaikkan harga BBM tidak akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

\"Tanpa ada perbaikan penyerapan anggaran, menaikkan harga BBM Bersubsidi tidak akan berdampak positif terhadap perekonomian,\" jelas Purbaya. Di tempat terpisah, Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, mendukung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi karena ketimpangan harga dengan BBM non-subsidi sudah semakin besar.

\"Secara ekonomi kenaikan harga BBM Bersubsidi itu sangat mendesak. Distorsi harga sudah besar sekali, yang satu Rp9.700 per liter (Pertamax) yang satunya Rp4.500 (Premium),\" kata Destry, kemarin. Masyarakat, lanjut dia, sangat realistis dengan kondisi ketimpangan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi.

\"Mau dilakukan imbauan apapun, ya, namanya orang punya opsi yang begitu nyata banget pasti akan memilih yang termurah,\" terangnya. Selain itu, lanjut Destry, menunda kenaikan harga BBM sama dengan mendorong penggunaan BBM Bersubsidi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan penggunaan seharusnya. 

Dia bilang, harga BBM yang dijual di eceran, harganya justru meningkat antara Rp6.000 sampai Rp7.000 per liter. Dengan demikian, hal itu tidak membuat orang untuk tidak membeli. Dengan distorsi harga sebesar itu maka mendorong masyarakat untuk menjual maupun membeli dengan harga eceran.

“Pada akhirnya, jika hal-hal seperti itu makin marak, uangnya kan tidak masuk kantung Pemerintah,\" katanya. Destry juga menilai, kebijakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi juga dipengaruhi unsur politis karena sudah mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Jangan ditunda

Menurut dia, apabila Pemerintah terus menunda-nunda kenaikan harga BBM Bersubsidi, dipastikan perbedaan harga dengan BBM non-subsidi bisa makin besar. \"Sekarang beda harga makin besar. Kalau dahulu Rp8.000 (Pertamax) dengan Rp4.500 lalu dinaikkan menjadi Rp1.500 itu masih bisa. Tapi sekarang yang satunya sudah Rp9.700. Kalau dibandingkan dengan Rp6.000 bedanya masih jauh,” jelas Destry.

Oleh karena itu, imbuh dia, Pemerintah harus berani menaikkan harga BBM Bersubsidi karena dinilai dampaknya akan lebih besar ke APBN. \"Mau 30% atau 50%, demo dan keruwetannya pasti akan sama. Tapi dampak ke APBN-nya pasti lebih besar juga. Tahun 2005, Pemerintah berani menaikkan sampai total average-nya 100%. Faktanya, setelah naik ekonomi kita bisa lebih kuat,\" katanya.

Andaikata tidak jadi menaikkan harga, pemerintah harus memiliki kebijakan alternatif yang tegas dan konkret.  \"Misalnya mobil plat hitam tidak boleh pakai BBM Bersubsidi. Ada yang bilang nanti kendaraan publik jadi haus ngisi bensin terus, nah itu tergantung pengawasannya saja kan,\" ulasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, mengatakan kuota BBM Bersubsidi bisa mencapai 53 juta kiloliter pada 2013 kalau tidak ada kebijakan memadai untuk mengendalikan konsumsi. \"Dengan kondisi seperti sekarang dan tidak ada kebijakan yang kita lakukan, bisa meningkat antara 48 juta sampai 53 juta kiloliter,\" katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat pos anggaran belanja subsidi energi lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 sebesar Rp274,7 triliun dan mengganggu kesehatan fiskal. \"Tentu akan membuat pos subsidi energi menjadi besar sekali, ini masih dalam kajian Pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal kita,\" tandasnya. [ardi]