Dinilai Tak Adil

 Anggaran Pendidikan Dasar Cuma Rp 25 T

 Jakarta---Pemerintah dinilai mengabaikan wajib belajar 9 tahun. Karena anggaran pendidikan dasar (dikdas) untuk 9,7 juta anak SD hanya disediakan sekitar Rp15 triliun. Sementara untuk mahasiswa yang hanya 5,2 juta orang, anggarannya mencapai Rp 29 triliun. “Ini tidak adil, dibading dengan mahasiswa yang jumlahnya lebih sedikit dengan anak SD yang lebih membutuhkan pendidikan,” kata anggota Komisi X DPR F-PPP, Reni Marlinawati kepada wartawan di Jakarta,14/6

 Reni mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, khususnya mengenai adanya anggaran pendidikan sebesar Rp 7 triliun yang tidak dibicarakan dengan DPR RI. Bahkan untuk pendidikan anak-anak usia dini (PAUD) lebih memprihatinkan lagi, karena realisasinya untuk satu juta anak PAUD hanya 40 % yang dinikmati oleh anak-anak tersebut hanya Rp 4 triliun dari Rp 8 triliun yang dianggarkan.

 Lebih jauh Reni menyarankan pemerintah dalam jangka pendek ini lebih banyak membangun gedung sekolah dasar ketimbang mengutamakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). “Bangun sekolah dulu yang banyak, jangan ada anak-anak di jalanan tak sekolah. Baguskan dulu sekolahnya, supaya tak roboh, baru bicara kualitas,” tambahnya.

 Pihaknya, lanjut Reni,  meminta Kemendiknas untuk mengembalikan istilahUN ke Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) karena istilah UN untuk SD tidak sesuai dengan semangat Wajar 9 tahun. “Kalau pun UN dilanjutkan, maka pengawasan pemerintah,”tegasnya.

 Yang pasti UN secara keseluruhan harus dievaluasi oleh pemerintah, DPR RI dan masyarakat agar tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan terwujud. Terlebih dengan anggaran pendidikan yang paling besar yaitu 20 % dari APBN. “Sehingga dengan anggaran yang besar itu sia-sia jika tujuan pendidikan nasional gagal termasuk untuk UN dan lain-lain,” tambah Wakil Sekretaris FPPP DPR RI ini.

 Ditempat terpisah, Presiden ADB Haruhiko Kuroda menilai indikator kemajuan ekonomi suatu negara dapat dinilai dari sistem pendidikan dan jumlah kasus pengangguran di negara tersebut. Karena itu pendidikan dasar dan menengah, penting untuk meningkatkan akses dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

 Namun, bagi tenaga kerja, pelatihan keterampilan perlu untuk diperkuat untuk membuat mereka lebih kredibel. Sementara pada pendidikan yang lebih tinggi, penekanan pembelajaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu diperlukan.

 Presiden ADB Haruhiko Kuroda mengatakan pendidikan menjadi tonggak dari pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya, kata dia, ADB berkomitmen untuk mendukubf anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat terus melanjutkan pendidikan.

 “Kami juga mendukung perubahan sistem pendidikan yang lebih baik untuk menyejahterakan rakyat dan tenaga kerja di masa depan,” ujarnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Kampus Depok, Senin (13/6/2011) malam.

 ADB, lanjutnya, terus mempertahankan komitmen untuk mengurangi kemiskinan selama jangka panjang dalam program yang dinamakan Strategy 2020. Strategi tersebut akan fokus pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan lingkungan berkelanjutan, serta persatuan regional. “Kami percaya bahwa kemiskinan dapat dikurangi jika masyarakat di negara tersebut dapat meningkatkan produktivitas secara ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercipta,” tandasnya. **cahyo