Kadin Desak Pemerintah Naikkan BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendesak Pemerintah agar segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi lantaran menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp270 triliun. Wakil Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan pertimbangan kenaikan harga BBM ini karena uang negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM begitu besar, serta mempunyai potensi yang besar pula jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kami menimbang matang-matang dampak kenaikan BBM ini. Tentu ada dampak negatifnya, tapi dampak positif yang dirasakan untuk jangka menengah dan panjang, itu sangat baik,” kata Anindya di Jakarta, Rabu (6/3). Informasi saja, saat ini harga BBM Bersubsidi berdasarkan Keputusan Pemerintah pada 15 Januari 2009 lalu, harga Premium dan Solar masing-masing sebesar Rp4.500 per liter dan harga minyak tanah Rp2.500 per liter.

Lebih lanjut Anindya mengatakan, angka subsidi senilai Rp270 triliun tersebut tidaklah kecil. Oleh karena itu bisa direlokasi untuk pengembangan infrastruktur,pendidikan,danpengentasan kemiskinan. Sejak 2011 lalu, lanjut dia, sebenarnya Kadin telah menyampaikan rencana ini dan melihat dari sisi keekonomiannya. Hal ini dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing yang memerlukan alokasi APBN yang lebih tepat sasaran.

Apalagi, kata Anindya, subsidi yang diberikan Pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. “Ya kita tahulah siapa yangmenikmati.Yang menikmatiitu (mobil) Avanza yangharganyasudahRp130 juta,”jelas dia. Berkaca dari inilah, maka Kadin menyarankan supaya ada porsi yang lebih jelas untuk alokasi BBM tersebut. Dengan harapan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) harus dikembangkan Pemerintah dan dunia usaha.

"Kami berharap Pemerintah dan dunia usaha bisa koordinasi mengembangkan EBT, misal minyak tanah menjadi LNG," tandas Anindya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Hariadi B Sukamdani, menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin adanya kesalahpahaman dengan masyarakat ketika dilakukan pembahasan mengenai kenaikkan BBM.

Menurut dia, rencana ini dibuat untuk melindungi produk dalam negeri yang saat ini harganya selalu lebih tinggi dari barang impor. “Ini juga menjadi masalah, di mana biaya mahal terjadi karena tingginya biaya logistik,” tambah dia. Hariadi juga menuturkan, Kadin perlu menyuarakan pengalokasian dana subsidi BBM ke infrastruktur lantaran pihaknya tidak mau terlalu lama tersandera dengan urusan politisasi yang makin tidak karuan.

Selain itu, dia pun mengklaim kalau Kadin perekonomian Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan, baik bagi investor domestik maupun asing. Hal itu terlihat dari besarnya investasi yang masuk, tingkat konsumsi masyarakat yang berkembang, dan dunia usaha yang bergairah.

Namun, lanjut Hariadi, selain alokasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, juga lemahnya struktur ekonomi Indonesia. “Yang harus dibenahi adalah defisit neraca perdagangan karena tingginya impor minyak dan turunnya ekspor nonmigas menjadi penyebabnya,” tukas Hariadi. [sylke]

BERITA TERKAIT

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…