Stabilitas Politik vs Tantangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat hingga akhir 2012 di tengah pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sejak 2008 menunjukkan bukti perekonomian nasional mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.

Kinerja perekonomian Indonesia tentunya akan terus bertambah baik, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walau sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global sampai sekarang berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Ini sebuah tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Karena kasus korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Tidak mengherankan jika niat baik SBY sering disalahtafsirkan oleh sebagian elit politik. Padahal presiden sebagai kepala negara bertujuan menjaga stabilitas nasional menuju persiapan Pemilu 2014, agar tidak diganggu oleh oportunis politik yang suka memanfaatkan rumor politik belakangan ini.  

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan upaya pengurangan utang negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada.

Kita melihat pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walau Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

SBY pernah mengatakan, pembangunan ekonomi dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun dua konsep itu saling berkait.  ”Pembangunan tanpa demokrasi akan timpang dan sebaliknya demokrasi tanpa pembangunan akan hampa,” ujarnya dalam forum pertemuan yang dihadiri utusan dari 36 negara di Bali, belum lama ini. Karena itu, demokrasi dan pembangunan adalah dua proses yang dapat saling memperkuat.

Selain itu,  pembangunan demokrasi dan ekonomi juga menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Setiap pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat harus mau bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat melalui wahana demokrasi dan pembangunan, bukan untuk kepentingan segelintir orang partai.

Adalah wajar,  tugas para pemimpin baik di pemerintahan maupun DPR, adalah mencari cara-cara yang terbaik untuk menangkap atau mengetahui aspirasi serta harapan rakyat. Bagaimanapun, kita perlu mengambil hikmah dan pelajaran penting dari krisis finansial global, karena krisis itu memaksa dunia internasional untuk melakukan restrukturisasi ekonomi yang lebih demokratis.

BERITA TERKAIT

Wujudkan Budaya Toleransi

Pelaksanaan sidang MK sudah selesai dan Keputusan KPU telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres 2024-2029. Masyarakat telah menjalankan gelaran…

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Wujudkan Budaya Toleransi

Pelaksanaan sidang MK sudah selesai dan Keputusan KPU telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres 2024-2029. Masyarakat telah menjalankan gelaran…

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…