Performa APBN 2013

Senin, 25/02/2013

Oleh : Prof Firmanzah PhD

Staf Ahli Presiden Bidang ekonomi dan Pembangunan

Di setiap negara, anggaran belanja merupakan faktor penting dalam sistem perekonomian. Strategi, kebijakan dan skala prioritas pembangunan akan tercermin pada besaran alokasi anggaran di setiap pos pengeluaran. Selain itu juga, dalam struktur anggaran negara, kita juga dapat melihat bagaimana pola dan struktur penerimanaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak (dividen dan hibah) merupakan sumber penerimaan penting dan strategis.

Selanjutnya, selisih antara pengeluaran dan total penerimaan seringkali kita sebut sebagai defisit anggaran. Biasanya defisit ini ditutupi melalui penerbitan surat utang negara atau skema pinjaman dari pihak luar. Anggaran belanja dan penerimaan Indonesia 2013 disetujui dan disahkan oleh DPRI-RI pada 23 Oktober 2012 melalui UU No. 19/2012 tentang APBN 2013.

Bagi Indonesia, ruang APBN telah meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan 8-10 tahun terakhir. Misalnya, pada 2004, APBN-P kita hanya berjumlah Rp. 430 triliun dan mampu ditingkatkan lebih dari 290% menjadi Rp. 1.683 triliun pada APBN 2013. Dalam komposisi tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.154,4 triliun dan dana transfer ke daerah untuk dana perimbangan dan otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 528,6 triliun.

Sementara penerimanaan dari sektor perpajakan sebesar Rp. 1.193 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 332,2 trilun. Penerimaan ini ditambah dengan penerimaan hibah sebesar Rp. 4,5 triliun. Sehingga total penerimaan ditargetkan sebesar Rp. 1.529,7 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp. 153,3 triliun atau 1,65% dari total PDB pada 2013.

Dalam alokasi APBN 2013 belanja infrastruktur dan belanja modal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Belanja infrastruktur pada pemerintah pusat dalam APBN 2013 ditetapkan meningkat dan sebesar Rp. 201,3 triliun. Anggaran belanja infrastruktur ini juga akan ditambah dari alokasi capital expenditure (Capex) dari BUMN. Data dari kementrian BUMN, capex BUMN 2013 ditargetkan sebesar Rp. 240 triliun meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berjumlah Rp 217 triliun. Selain itu juga, skema public private partnership (PPP) juga menjadi skema pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Komitmen nasional untuk terus memajukan dunia pendidikan di Indonesia tercermin dari teralokasinya anggaran pendidikan sebesar 20% anggaran nasional. Pada APBN 2013, disepakati besaran alokasi belanja negara di sektor ini meningkat menjadi Rp 336,8 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana pada APBN 2012 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp. 298 triliun.

Pemerintah pusat mengelola 65% dari anggaran sektor pendidikan dan daerah memiliki peran untuk mengoptimalkan 35% anggaran untuk memajukan pendidikan di daerah. Koordinasi antara pusat-daerah terus dilakukan agar alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran, tepat guna dan mengedepankan prinsip good governance.

Dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui program 4-klaster yang melingkupi sejumlah program seperti program bantuan dan perlindungan sosial (Raskin, Jamkesmas, program keluarga harapan (PKH), BOS dan bantuan siswa miskin), PNPM, KUR, program rumah murah, transportasi murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, serta peningkatan kehidupan nelayan masyarakat pinggir perkotaan. Anggaran untuk mengatasi kemiskinan terus meningkat dan pada 2013 dianggarkan sebesar Rp 115,5 triliun. Ditargetkan angka kemiskinan pada 2013 dapat diturunkan dalam kisaran 9,5-10,5%.