NERACA

Jakarta - Sekretaris Perusahaan PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen, Sudiyatmoko Sentot S mengatakan para penerima pensiun wajib mengisi dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) sebagai salah satu persyaratan dan kelengkapan administrasi untuk menerima uang pensiun.

"Setiap tahun ganjil, para penerima pensiun atau tunjangan bersifat pensiun berkewajiban mengisi SPTB dan diserahkan kepada PT Taspen untuk dilakukan update data terbaru, paling lambat akhir bulan September," ujar Sudiyatmoko, melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Sabtu (23/2), pekan lalu.

Menurut dia, apabila setelah batas waktu yang ditentukan SPTB belum diterima oleh PT Taspen, akan dilakukan penyetopan sementara terhadap pemberian uang pensiun tersebut. "Kebijakan penyetopan sementara ini dilakukan untuk mencegah adanya keterlanjuran pembayaran uang pensiun terhadap penerima pensiun yang tidak berhak akibat penerima pensiun telah meninggal dunia," jelasnya.

PT Taspen akan mencetak dan menerbitkan SPTB, kemudian didistribusikan kepada para pensiunan melalui kantor bayar pensiun masing-masing, baik melalui perbankan maupun PT Pos Indonesia (Posindo). Setelah dilakukan pengisian data secara lengkap yang disahkan serendah-rendahnya lurah atau kepala desa, SPTB dikirim kembali kepada PT Taspen setempat melalui kantor bayar masing-masing dan tidak dipungut biaya apa pun.

Apabila para penerima pensiun belum menerima SPTB, dapat menanyakan hal tersebut ke kantor bayar pensiun atau dapat mencetak sendiri dengan mengunduh melalui laman atau website PT Taspen. Sudiyatmoko menambahkan pembaharuan data itu sangat penting bagi database PT Taspen dan apabila data yang disampaikan tidak benar, akan menyulitkan bagi para penerima pensiun untuk mendapatkan haknya.

"Misalnya, penerima pensiun menikah kembali dan tidak dilaporkan atau meninggal dunia, maka akan kesulitan mengurus pensiun janda. Bahkan, kalau lebih dari setahun tidak dilaporkan, tidak akan mendapatkan pensiun janda," katanya.

Saat ini, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen mencapai 2,35 juta pensiunan dengan pembayaran pada tahun 2012 mencapai Rp59 triliun. Pada tahun 2013, diprediksi jumlah penerima pensiun mencapai 2,4 juta orang dengan pembayaran Rp65 triliun.

Sebelumnya, Taspen menyatakan bahwa pihaknya mulai menyusun roadmap transformasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2013. Penyelesaianroadmap ini paling lambat pada 2014 mendatang sebagaimana tercantum dalam UU BPJS.

Dengan demikian, dirinya berharap dapat menyelesaikan roadmap untuk memenuhi batas waktu pada 2014 untuk diserahkan pada 2029 mendatang. “Tahun 2014 kan Askes dan Jamsostek melebur ke BPJS. Taspen tahun 2029. Mudah-mudahan, tidak ada halangan dalam penyelesaian roadmap ini,” kata dia, berharap.

Sudiyatmoko juga mengatakan, Taspen ingin dan berharap terus dapat melaksanakan program pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun. Artinya, kedua program tersebut tidak dilalihkan pengelolaannya. Namun dia kembali mempertegas bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait penyelesaian roadmap transformasi ke BPJS. [ardi]