pemerintah cari cara batasi pengutan rupiah

Ancam Kinerja Ekspor

Pemerintah Cari Cara Batasi Penguatan Rupiah

Jakarta - Pemerintah menilai trend penguatan rupiah tampaknya perlu segera dibatasi. Masalahnya trend penguatan ini sangat mengkhawatirkan dan bisa mengancam neraca perdaganga. Alasanya pertumbuhan impor melaju cepat. "Penguatan rupiah ini tentunya harus ada batasnya karena pertumbuhan impor terus lebih tinggi dari ekspor," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartaan di Jakarta,8/6

Menurut Bambang, saat ini neraca perdagangan nasional tetap positif. Namun terus menurun. Hal ini disebabkan neraca migas yang tak memenuhi target. "Trade of balance kita tetap positif, tetap surplus tapi kan ada tren mengecil angkanya. Itu salah satunya karena di neraca migas masih defisit karena produksinya tidak sesuai harapan, jadi impor banyak di samping permintaan tinggi," tambahnya.

Oleh karena itu, kata mantan Dekan FEUI ini, pemerintah berusaha menjaga posisi rupiah pada level 8.700-8.800 hingga akhir tahun. "Kalau trade balance kita itu sampai defisit maka otomatis payment kita masih surplus, cadangan devisa kita masih nambah cuma hanya mengadalkan ke capital account, tidak lagi ke current account, kalau current account kan pasti defisit," paparnya.

Lebih jauh kata Bambang, saat ini perekonomian Indonesia masih tertolong oleh neraca modal karena masih banyaknya arus modal masuk, meskipun rupiah semakin menguat, hingga mencapai level Rp 8.540 per dolar AS yang merupakan level terendah sepanjang 7 tahun terakhir.

"Jadi andalannya cuma capital account yang kebetulan ditolong oleh capital inflow yang masih besar. Jadi intinya adalah memang mungkin penguatan rupiah sudah sampai pada tahap kita mesti hati-hati untuk menjaga agar tidak sampai defisit dalam trade balance," tandasnya.

Namun Bambang mengakui penguatan rupiah ini membuat daya saing para eksportir akan terganggu. Namun, di sisi lain, Indonesia memperoleh keuntungan dengan tren tersebut, yaitu terhindar dari inflasi yang disebabkan barang-barang impor.

Dengan demikian, Bambang berharap agar mata uang negara lain juga terdepresiasi layaknya dolar, sehingga perdagangan Indonesia tidak terganggu.

"Ini anomali jadi bukan apresiasi rupiah tapi depresiasi dolar cuma rupiah memang salah satu yang apresiasinya paling kuat di Asia, selain won.

Yang jelas, lanjut Bambang, pemerintah tetap waspada dengan trend penguatan rupiah, meski ada yang diuntungkan. "Jadi artinya kita perlu waspada, di satu sisi kita cukup diuntungkan karena bisa membantu meredam imported inflation tapi di sisi lain kita harus waspada jangan sampai trade balance-nya akhirnya menjadi defisit,"ucapnya.

Untuk saat ini, ujar Bambang, pemerintah masih diuntungkan. "Ini kita masih untung karena semua mengalami depresiasi dan itu yang kita harapkan terus menerus, semua terdepresiasi sehingga pola ekspor impor kita tidak terganggu," jelasnya.

Dikatakan Bambang, pihaknya masih memantau perkembangan nilai tukar tersebut. Pasalnya, meskipun merugikan eksportir, tetapi ada dari beberapa produsen yang diuntungkan dari penguatan rupiah tersebut, yaitu produsen yang menggunakan bahan dasar dari luar negeri.

"Memang suatu saat daya saing akan terganggu kalau rupiah terlalu kuat, tentunya kita harus lihat dulu mana komoditi-komoditi yang sensitif sekali dengan penguata rupiah karena ada juga komoditi yang tertolong dengan adanya apresiasi karena dia import contentnya cukup besar, jadi meskipun dia ekspor, dia ditolong biaya produksi yang lebih murah, tetapi gak semua. jadi mungkin yang import contentnya kecil, baru jadi masalah. Jadi artinya BI dan pemerintah harus terus memonitor bagaimana dampak dari pergerakan rupiah terhadap trade balance," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…