Industri Manufaktur Masih Butuh Investasi Rp 168,43 Triliun

Kejar Target Pertumbuhan 7,14%

Senin, 18/02/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan industri manufaktur akan mencapai 7,14% pada tahun ini. Namun begitu, target tersebut harus disokong dengan investasi. Kementerian Perindustrian memperkirakan bahwa industri manufaktur masih membutuhkan investasi sekitar Rp168,43 triliun.

“Tahun ini, kebutuhan investasi di sektor manufaktur diperkirakan menyentuh Rp168,43 triliun meningkat 14% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp147,2 triliun. Tambahan investasi dibutuhkan untuk mengejar target pertumbuhan industri manufaktur pada 2013 sekitar 7,14%,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Jumat (15/2).

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan investasi investasi pada tahun ini ditopang dari sektor industri berbasis agro sektor mineral yang berorintasipada industri pengolahan atau hilirisasi dan sektor industri untuk basis produksi metal dan besi baja. “Kami juga memproyeksikan akan ada penambahan investasi asing sebesar US$12 miliar dan investasi di dalam negeri untuk tiga sektor industri prioritas yang ditaksir mencapai Rp42 triliun,” ujar Hidayat.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 4 perusahaan telah merealisasikan investasinya di sektor hilir tambang dan logam pada 2012, yakni PT Krakatau Posco, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Ferronikel Halmahera Timur, dan PT Batulicin Steel.

Nilai investasi Krakatau Posco sebesar US$2,8 miliar untuk proyek pabrik baja tahap I dengan kapasitas 3 juta ton per tahun. Nilai investasi Indonesia Chemical Alumina mencapai US$ 450 juta untuk membangun pabrik chemical grade alumina (CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun di Kalimantan Barat. Sedangkan nilai invesatasi Ferronikel Halmahera Timur mencapai US$1,6 miliar di Maluku Utara untuk pembangunan pabrik berkapasitas 27.000 ton nikel per tahun dan investasi tahap I Batulicin Steel senilai US$500 juta untuk membangun pabrik baja berkapasitas 1 juta ton per tahun di Kalimantan Selatan.

Sejumlah investor juga berminat berinvestasi di sektor industri pengolahan dan pemurnian (smelter) logam. Salah satu investor yang akan berinvestasi di sektor aluminium adalah Mubadala Development Company. Mubadala berencana membangun smelter alumina di Kalimantan Barat dengan investasi US$500 juta. Mubadala akan menggandeng PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebagai mitra lokal. Investor China, Beijing Shuang Dong Li, juga berminat untuk mendirikan pabrik smelter alumina beserta pembangkit listrik dengan investasi US$7,1 miliar.

Butuh Pasokan Gas

Sebelumnya, Hidayat yang juga mantan Ketua Kadin mengatakan bahwa ketersediaan pasokan gas menjadi salah satu faktor penting untuk menggerakkan motor industri menufaktur dalam upayanya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berkompetisi di pasar internasional. “Ketersediaan pasokan gas menjadi faktor kunci dalam menggerakkan kegiatan operasi industri manufaktur,” katanya.

Hidayat mengatakan bahwa beberapa industri tersebut antara lain adalah merupakan industri andalan seperti keramik, kaca, logam, tekstil serta makanan dan minuman. “Industri-industri tersebut sangat prospektif, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk berkompetisi di pasar internasional,” katanya.

Kebutuhan gas bumi untuk industri, lanjut Hidayat, saat ini mencapai 2.129,57 mmscfd yang mencakup kebutuhan untuk bahan baku sebesar 1.022,00 mmscfd dan untuk energi sebesar 1.107,57 mmscfd. “Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri kedepan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dalam upaya pengembangan industri yang berkesinambungan dan berdaya saing, tentunya perlu didukung dengan adanya jaminan pasokan bahan baku dan energi dalam hal ini gas, untuk jangka panjang. “Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku industri dalam negeri tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri yang mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” tambahnya.

Mengurangi Impor

Pengamat Ekonomi dan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani memaparkan bahwa pemerintah harus memperkuat industri manufaktur dalam negeri dengan mengurangi impor dan menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi. “Pembangunan sektor industri manufaktur harus dilakukan pemerintah dan menurunkan dominasi produk impor di pasar dalam negeri. Konsumsi kelas menengah yang terus bertambah harus disertai dengan produksi produk dari dalam negeri yang berdaya saing,” katanya.

Standar impor, menurut Aviliani, harus diperketat untuk melindungi industri dalam negeri. “Seluruh negara telah melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri. Pemerintah harus memberlakukan sertifikasi standar impor sehingga industri domestik bisa diperkuat dan penetrasi asing bisa dibendung,” paparnya.

Yang harus diwaspadai pemerintah, lanjut Aviliani, naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika pemerintah tidak memberikan insentif pada investasi yang masuk, maka produk di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor. “Jika pemerintah memberikan insentif seperti tax holiday terhadap investasi yang masuk, maka industri di dalam negeri akan mempunyai daya saing. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri,” ujarnya.

Aviliani menilai pemerintah gagal dalam meningkatkan ekspor karena kurangnya insentif untuk industri dalam negeri. Untuk sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan insentif, khususnya di sektor industri manufaktur. “Pemerintah harus memberikan insentif tax holiday di sektor industri hilir. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja ekspor dan mengurangi impor,” tandasnya.