Buruk, Kinerja Pemerintah

Ironis memang. Di tengah suasana reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan sejak beberapa tahun lalu, ternyata hasil kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) masih terlihat tidak perform. Buktinya, problem penyerapan anggaran seperti tanpa solusi. Dari tahun ke tahun penyerapan anggaran selalu di bawah target. Untuk 2012, realisasi belanja negara cuma mencapai 95,6%.

Realisasi belanja yang tidak mencapai target itu berdampak pada minimnya kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2012. Berdasarkan data Kemenkeu, hingga akhir tahun lalu realisasi belanja negara hanya mencapai Rp1.479 triliun atau lebih rendah 4,4% dari target yang ditetapkan APBN-P 2012 yaitu Rp1.548 triliun.

Tidak hanya itu. Realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) ternyata lebih buruk. Kemampuan penyerapan belanja K/L diperkirakan hanya mencapai 88% dari target APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp547,9 triliun. Parahnya lagi, pos dengan tingkat penyerapan anggaran terendah adalah belanja modal, yang hanya mencapai 78%. Padahal, belanja modal diharapkan bisa menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ini menunjukkan lambannya penyerapan anggaran akibat kinerja birokrat yang sepertinya sudah menjadi “penyakit” akut yang tidak kunjung sembuh di tubuh K/L di negeri ini. Kondisi ini memang terlihat sejak semester I-2012 hingga mencapai klimaksnya pada akhir tahun lalu.

Sebelumnya Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, pada periode Januari - Juni 2012, rata-rata realisasi belanja anggaran di 86 K/L baru mencapai 31,98%.

Apalagi, dalam empat tahun terakhir ini, kualitasnya terus turun atau tidak pernah mencapai 100%. Pada 2009, rata-rata penyerapan anggaran K/L mencapai 91,8%. Kemudian pada 2010 hanya 90,9% persen, pada 2011 merosot menjadi 87,0% dan pada akhir 2012 mencapai 95,6%.

Kita melihat realisasi belanja negara yang bagus kinerjanya adalah pos belanja pegawai. Sebab, memang tidak mungkin belanja pegawai terlambat dicairkan. Tapi, untuk belanja barang dan belanja modal, ternyata masih rendah sekali.

Adapun belanja modal yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur dan paling berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek pemerintah, juga terlihat kurang realisasi penyerapannya hingga akhir 2012.

Kita tentu menyayangkan kegagalan pemerintah merealisasikan target penyerapan anggaran belanja. Bukankah ini bukti penyerapan belanja modal yang rendah menunjukkan koordinasi di antara kementerian dan lembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Padahal pemerintah selama ini sudah memanjakan kalangan birokrat (PNS) dengan meningkatkan remunerasi dan menaikkan gaji setiap tahun, namun kinerja sebagian besar mereka sangat mengecewakan harapan publik dalam beberapa tahun terakhir ini.

Apalagi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih sebatas angan-angan pemerintah dan bagus di atas kertas, kita khawatir Indonesia akan tertinggal dengan negara tetangga menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang sudah di depan mata. Karena kondisi infrastruktur yang makin buruk akan membuat biaya produksi akan semakin meningkat sehingga tidak efisien bagi pengusaha menanamkan modalnya di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tetapkan Hasil Penjualan SBR004 Rp7,3 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 sebesar Rp7,3 triliun dengan…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

Martina Berto Persolek Kinerja di Semester Dua

NERACA Jakarta – Anjloknya kinerja keuangan PT Martina Berto Tbk (MBTO) di paruh pertama tahun ini, mendorong emiten kosmetik ini…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pertumbuhan vs Stabilitas

Persoalan target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas mata rupiah selalu menjadi pembahasan banyak pihak. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas rupiah, BI…

Antisipasi Depresiasi Rupiah

Posisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS belakangan ini mengalami undervalued. Penyebab kinerja nilai tukar rupiah yang melemah tersebut disebabkan oleh…

Korupsi Dana Desa

Hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2016 hingga Agustus 2017 sedikitnya ada 154 kasus penyelewengan dana desa dengan…