Data Pajak Bocor, Salah Siapa?

Sebuah berita yang cukup menghebohkan dilansir oleh harian nasional berbahasa Inggris menyebutkan soal dokumen surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berita yang bernada sensasi terkait data SPT tahun 2011 memang perlu diklarifikasi kebenarannya oleh pihak Ditjen Pajak.

Terlepas berita tersebut benar atau tidak, dalam pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jelas terdapat pembatasan hak atas informasi. Artinya, informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik, yaitu informasi yang jika dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, hubungan luar negeri, dan rahasia pribadi.

Selain itu, tidak semua informasi dapat diakses secara umum, seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) dan (4) yaitu informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Dari sisi media, apakah berita tersebut dapat masuk pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ) atau tidak, masih perlu dilakukan kajian mendalam. Pasalnya, pada pasal 3 KEJ disebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah”.

Kemudian pada pasal 4 diingatkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Makna bohong adalah, sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Namun terhadap penyiaran berita pajak tersebut, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, menegaskan SPT pajak setiap wajib pajak tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Jika ada yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.

Menurut Kismantoro, pemberitaan soal pajak SBY dan keluarga yang dikutip dan diberitakan oleh beberapa media massa tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya. Namun, dia tidak membantah dan membenarkan terkait pemberitaan tersebut. Yang jelas, katanya, data SPT SBY tidak mengalami kebocoran.

Tentu saja dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang tetap masih ada noktah. Bila tidak dilakukan verifikasi, bisa saja sebuah informasi dianggap benar dan penting. Padahal mungkin saja informasi tersebut menyesatkan. Adalah tugas media massa melakukan verifikasi dan memiliki bukti akurat pendukung pemberitaan tersebut.

Contoh kasus distorsi informasi yang masuk pengadilan di waktu lalu, adalah kasus berita tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Presiden SBY oleh seorang Bupati di Maluku Tenggara Barat. Informasi ini dimuat di sejumlah media, termasuk majalah sekaliber Tempo, padahal informasi tersebut bohong dan diciptakan karena persaingan pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Agung melalui putusannya No. 905K/Pid/2009 akhirnya menguatkan vonis dua tahun yang dijatuhkan pengadilan di bawahnya karena terdakwa menyiarkan berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat. Waspadalah berita tidak benar!

BERITA TERKAIT

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Gerbang Pembayaran Nasional untuk Siapa?

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF     Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, otoritas moneter mengeluarkan aturan…

Demokrasi Takkan Tegak Tanpa Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak *) Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan bahwa anggaran yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…

Manfaat Laporan BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I-2017. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1.137 ketidakpatuhan…

Tantangan Gubernur Baru DKI

Gubernur dan Wagub baru DKI Jakarta Anies-Sandi menurut rencana akan dilantik pada 16 Oktober 2017, diharapkan mampu memberikan harapan baru…