Industri Diharapkan Segera Mengganti Solar Dengan Biofuel

Selasa, 05/02/2013

NERACA

Jakarta – Langkah Kementerian ESDM yang ingin mendorong peningkatan penggunaan biofuel mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan. Bahkan, Kemendag berharap aturan itu bisa segera diterapkankan industri Tanah Air agar ketergantungan pada solar bisa berkurang.

Berdasarkan data Kemendag, impor solar non-subsidi termasuk yang menyebabkan defisit perdagangan migas tahun lalu mencapai US$ 5,6 miliar. Diharapkan tahun ini industri mau beralih memakai biofuel, dengan target konsumsi mencapai tiga ton.

"Istilahnya, kalau kita bisa bakar CPO biofuel sebanyak 2 sampai 3 juta ton, maka manfaat pertama mengurangi tekanan kebutuhan impor migas," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, di kantornya, Senin (4/2).

Kemendag percaya industri mau beralih memakai biofuel dari sawit itu. Sebab, harganya saat ini lebih murah dari solar industri. "Harga biofuel sawit dibandingkan dengan minyak solar non-subsidi itu sangat kompetitif," tegasnya.

Keuntungan lain adalah mengurangi pasokan CPO ke pasaran dunia. Sehingga harga komoditas unggulan Indonesia itu bisa membaik. Sampai bulan ini, harga CPO masih belum menembus kisaran US$ 10 per ton seperti dua tahun lalu. "Di sisi lain, kita bisa mengelola suplai CPO, dan itu akan memberi keuntungan," ujar Bayu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, peningkatan penggunaan biofuel untuk menggantikan BBM, bergantung pada keseriusan pemerintah mendorong konsumsi domestik.

Berdasarkan Permen ESDM No 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, kewajiban melakukan pencampuran BBN ke dalam BBM berkisar 1%-5%. Mandatory itu baru meningkat menjadi 5%-10% mulai Januari 2015 meskipun Pertamina telah meningkatkan penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) pada produk biosolar dari 5% menjadi 7,5%.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat kebijakan menaikkan kadar campuran (blending rate) biofuel menjadi 10% dalam waktu dekat. "Maunya pemerintah seperti apa, industri tinggal suplai kalau itu memungkinkan," kata Paulus.

Kebijakan itu perlu diikuti dengan mewajibkan kendaraan berbahan bakar solar, seperti angkutan umum dan alat berat, menggunakan campuran biofuel. Brasil misalnya menerapkan penggunaan biofuel untuk kendaraan transportasi dengan blending rate 20%. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% truk komersial dan bus kota menggunakan biofuel.

Selain itu, pemerintah juga perlu melengkapi infrastruktur pengangkut biofuel dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan di luar Jawa.

Kendati masih minim, Paulus mengatakan pemanfaatan biofuel sudah meningkat dari tahun ke tahun. Penyerapan dalam negeri sudah mencapai 480.000 ton hingga September 2012 dan diperkirakan mencapai 700.000 ton hingga akhir tahun. Biasanya, dari produksi biofuel 1,3 juta ton per tahun, penyerapan dalam negeri hanya 300.000 ton, sedangkan selebihnya diekspor.

Menurutnya, subsidi sebagaimana diterapkan pada BBM bukan hal terpenting mengingat dengan harga Rp8.300 per liter saat ini, biofuel sudah cukup kompetitif dari harga solar industri.

Pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan penggunaan biofuel sebagai salah satu alternatif mekanisme pengaturan suplai minyak sawit mentah (crude palm oil) untuk menyiasati penurunan harga komoditas itu.Alternatif lainnya, peremajaan lahan tanaman kelapa sawit (replanting) dan peningkatan penggunaan CPO sebagai minyak bakar industri.