Benahi Ciliwung Butuh Rp 2 Triliun - Banjir Jakarta

NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan dua hal terhadap Ciliwung. Pertama membuat sodetan Kali Ciliwung yang akan dihubungkan ke Kanal Banjir Timur (BKT). Kedua melakukan normalisasi terhadap kali Ciliwung. “Total semua yang kami ajukan untuk sodetan dan normalisasi Ciliwung itu Rp 2 triliun,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Djoko mengatakan bahwa pelaksanaan kedua proyek tersebut adalah selama dua tahun. “Tahun ini diberikan berapa saja boleh lah, Rp600 (miliar) boleh, Rp 400 boleh, Rp 500 boleh. “Yang penting ada, supaya saya bisa tender. Yang penting kanada modal,” ujar dia.

Mengenai sodetan atau terusan Kali Ciliwung, Djoko menjelaskan bahwa ide tersebut muncul karena sering terjadi di satu sisi Ciliwung banjir, tetapi di sisi lain pada saat yang sama, BKT kosong. “Pada saat banjir di Ciliwung, di BKT tidak banjir, itu kita sodet. Secara teknis, Kali Ciliwung lebih tinggi daripada BKT, sehingga air akan mengalir dari Ciliwung ke BKT. “Tapi kita bantu dengan pompa,” kata dia.

Sodetan ini dirancang berupa pipa yang melintasi bawah tanah dengan kedalaman 4-5 meter di bawah tanah. Dalam rancangan PU, jalur ini melewati permukaan bawah Jalan Sensus dan Jalan Otto Iskandar Dinata III di Jakarta Timur. "Panjangnya 2,15 kilometer. Kita harapkan, dengan alat-alat canggih nanti tidak perlu pembebasan tanah," kata Djoko.

Pembangunan sodetan ini sangat mungkin memunculkan gangguan lalu lintas luar biasa selama proses konstruksi yang diperkirakan selama dua tahun. Untuk itu, Djoko meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi tahu Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo untuk berkoordinasi mengenai pengaturan lalu lintas.

“Mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi saya yakin ada jalan yang terganggu. Nanti akan ada sosialisasi, nanti kita aturtraffic management-nya. Pak Gubernur juga sudah akan melakukan sosialisasi pada masyarakat kalau-kalau nanti akan mengganggu,” jelas Djoko.

Sementara itu, untuk normalisasi Kali Ciliwung, PU akan melakukannya dari Manggarai sampai TB Simatupang yang jaraknya sekitar 20 km. “Dari Manggarai sampai Kasablanka. Itu sangaturgent. Kemudian, dilanjutkan dari Kasablanka sampai Simatupang, itu juga penting,” kata Djoko.

Tapi yang menjadi prioritas sekarang, kata Djoko, adalah bagaimana membebaskan tanah di Kali Ciliwung yang sekarang penuh dengan masyarakat. “Coba bayangkan, Kali Ciliwung yang ada sekarang lebarnya hanya 10 sampai 15 meter. Nanti akan menjadi 60 sampai 70 meter. Jadi banyak sekali yang akan dipindah. Secara konstruksi, normalisasi Ciliwung sebetulnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya butuh 2 tahun. Tetapi itu bisa dilakukan hanya jika pembebasan tanah sudah selesai,” kata dia.

Menurut Djoko, pemukiman yang nantinya akan menjadi tempat bagi masyarakat yang tadinya bermukim di bantaran Kali Ciliwung akan dipikirkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perumahan Rakyat. “Kementerian PU bisa membantu tetapi hanya seperti rumah-rumah susun,” pungkas Djoko.

BERITA TERKAIT

PJU di Jakarta Timur

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pinggir Jalan Hutan Kopi Jakarta Timur (Perumahan Karyawan Komplek DKI Pondok Kelapa Blok D1 dan…

JAKARTA FASHION WEEK 2019

Model memperagakan busana rancangan Barli Asmara dalam perhelatan Jakarta Fashion Week 2019 di Senayan City, Jakarta, Sabtu (20/10/2018). Pekan mode…

SCMA Bukukan Pendapatan Rp 3,79 Triliun

NERACA Jakarta - PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) berhasil membukukan pendapatan neto sebesar Rp3,79 triliun pada periode Januari—September 2018,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…