NERACA

Jakarta – Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirkan bia menghemat anggaran hingga Rp19,5 triliun menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

“Regulasi baru ini bisa menghemat BBM bersubsidi sekitar 1,3 juta kiloliter (kl) dan diperkirakan akan menghemat anggaran subsidi sekitar Rp19,5 triliun. Pengendalian ini dilakukan secara bertahap mulai dari kendaraan pelat merah dan mobil barang," jelas Wakil Menteri ESDM  Susilo Siswoutomo di kantor Kementerian ESDM, Selasa (22/1).

Menurut dia, pengendalian konsumsi BBM subsidi perlu dilakukan untuk menahan laju pertumbuhan konsumsi bahan bakar tersebut. Pasalnya jika tidak dikendalikan, konsumsi BBM subsidi pada tahun ini bisa menembus 48 juta kl.

Menurut Susilo, peningkatan konsumsi BBM subsidi dipicu oleh beberapa faktor seperti peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta pertumbuhan sektor industri, pertambangan dan perkebunan. "Rata-rata penjualan mobil 1 juta unit per tahun. Kalau orang beli kendaraan bermotor kan tidak mungkin ditaruh di rumah saja. Pasti digunakan dan tentu pakai BBM," paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan mengambil langkah penyesuaian atau kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini jika kembali terjadi lonjakan konsumsi. Kuota subsidi BBM yang tiap tahun selalu jebol, diyakini bakal membahayakan stabilitas perekonomian nasional. Perlu ada langkah tegas untuk menyikapinya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta pihak Kementerian ESDM, Pertamina, dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. Dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, pemerintah akan melakukan pengendalian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah penyesuaian. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota 46 juta kilo liter (kl) dan perlu dijaga agar tidak kembali jebol. "Jika ini tidak bisa dikendalikan, rencana penyesuaian harus dilakukan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengungkapkan, pemerintah masih belum memiliki niat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, saat ini pemerintah akan lebih fokus ke pengendalian dan pembatasan. Salah satu cara untuk membatasi BBM bersubsidi yakni melakukan pengendalian dan pembatasan dengan Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, dia akan meminta Pertamina untuk mengawasi secara ketat.

"Karena kita tahu kan dalam 46 juta kl itu paling tidak 10-20% terjadi kebocoran. Kalau kita kendalikan, itu kan sudah luar biasa besar," jelas Hatta.

Dia menjelaskan, dengan sistem tersebut, Pertamina dapat mengawasi BBM bersubsidi. Upaya baru tersebut akan dilakukan pemerintah untuk mengawal agar penggunaan BBM bersubsidi tetap sesuai target. 

Pengawasan Sulit

Sementara itu, BPH Migas mengaku sulit melakukan pengawasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah. Lantaran, minimnya data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. "Mereka kurang data. Jadi mau lihat pegerakan konsumsinya juga sulit. Kami sendiri juga mengalami kesulitan saat kami minta data mengenai besaran pemakaian atas kuota yang kami salurkan," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.

Dia menegaskan, pihaknya akan bersinergi dengan Badan Pusat Statistik di setiap daerah untuk turut mengawasi jumlah pemakaian dan pergerakan BBM subsidi. Di samping itu, proyeksi akademisi dengan menghitung target tingkat konsumsi dilakukan untuk pengendalian BBM subsidi di tahun ini. "Tentunya kami akan targetkan upaya indikator peningkatan konsumsi seperti tingginya permintaan kendaraan bermotor dan sebagainya," katanya.

BPH Migas berharap pengendalian BBM subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 dan pengendalian yang dilakukan PT Pertamina dengan menggunakan TI, akan mampu mengurangi konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 2,5 juta kiloliter (kl) dari total kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 46 juta kiloliter.