MPR, DPR dan DPD Setujui Pemindahan Ibukota

NERACA

Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain di Indonesia agar hal tersebut tidak selalu berakhir hanya sebagai wacana.

"Wacana tentang pemindahan ibu kota yang bersifat reaktif harus segera dihentikan, harus dibicarakan secara sungguh-sungguh dan bukan wacana informal lagi karena hal seperti itu tidak relevan lagi untuk mengatasi masalah ibu kota yang semakin parah," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari di Jakarta, Senin (21/1).

Menurut dia, program pemindahan ibu kota memang sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak karena Jakarta sudah mempunyai beban yang terlalu berat untuk tetap menjadi ibu kota negara.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah, dalam hal ini kalangan eksekutif dan legislatif, untuk segera memulai pembahasan masalah pemindahan ibu kota negara secara formal yang ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan dan penyusunan rencana.

"Pada intinya, semua pihak baik DPR maupun Presiden harus bergerak dari pembicaraan yang bersifat informal kepada pembahasan formal yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk dilaksanakan. Kalau tidak dimulai ya hanya akan menjadi wacana saja," ujarnya seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan bahwa berbagai permasalahan Jakarta tidak dapat diatasi dengan cara konvensional. “Kita perlu langkah-langkah strategis dan fundamental untuk mengatasinya, salah satunya dengan mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh opsi memindahkan ibu kota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat," kata Taufiq.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menilai, beban Jakarta sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Menurut Irman, pembangunan gedung pemerintahan dan pusat bisnis yang terus dibangun di Jakarta sehingga bebannya menjadi sangat berat dan daya dukung lahannya sudah tidak memadai.

"Konsekuensinya terjadi kemacetan arus lalu lintas serta banjir pada musim hujan," katanya.

Anggota DPD RI dari Sumatera Barat ini menyatakan, dirinya sudah menyampaikan usulan secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal gagasan memindahkan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur yang ketersediaan lahannya masih sangat luas.

Jika pusat pemerintahan dipindah ke wilayah lain dan Jakarta hanya menjadi pusat bisnis, Irman optimistis, arus lalulintas serta banjir di Jakarta akan bisa diatasi.

"Pemerintahan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur akan mendorong pemerataan pembangunan, yang selama ini lebih terkonsentrasi di Indonesia Barat," katanya.

Wacana pemindahan ibukota sebelumnya juga mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie.

Menurut dia, permasalahan di Jakarta, seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak akan bisa diselesaikan oleh siapa pun dan kapan pun serta dengan cara apa pun.

"Sampai kapan pun, kondisinya akan tetap seperti ini. Ibukota harus dipindahkan terlebih dahulu, baru permasalahan Jakarta akan segera selesai secara bertahap," katanya.

Menurut dia, jika ibu kota dipindahkan ke daerah baru, maka daerah itu akan mudah ditata. (doko)

BERITA TERKAIT

Debat Capres Putaran Kedua Diprediksi Berjalan Seru dan Menarik

  NERACA   Jakarta – Debat Calon Presiden (Capres) pada 17 April mendatang diperkirakan akan berjalan seru dan menarik dibandingkan…

Wakil Ketua DPR RI - Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide Mamuju - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan…

Pers dan Kompetisi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Tema peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-73…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…